JAKARTA – Polemik proyek 1582 kapal ikan kembali memanas dan menjadi sorotan publik nasional. Kali ini, silang pendapat terbuka terjadi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait realisasi anggaran pengadaan ribuan kapal ikan tersebut. Polemik proyek 1582 kapal ikan ini mencuat ke ruang publik setelah pernyataan Purbaya yang mempertanyakan belum adanya pesanan kapal ke galangan kapal dalam negeri, meski anggaran disebut sudah disiapkan.
Dalam sebuah forum diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa, 10 Februari 2026, Purbaya mengaku heran dengan kondisi tersebut. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dan menyiapkan dana untuk proyek strategis itu, namun industri galangan kapal mengaku belum menerima order dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Uangnya sudah saya keluarkan, tapi ordernya enggak ada. Ini kan enggak masuk akal,” ujar Purbaya dalam forum tersebut. Pernyataan itu sontak memicu diskusi panas setelah beberapa pelaku industri galangan kapal yang hadir serempak mengaku belum mendapatkan pesanan pembangunan kapal ikan dari KKP.
Pertanyaan Menkeu ke KKP dan Kadin
Purbaya secara terbuka mempertanyakan peran Kadin maupun Kementerian Perindustrian dalam mendorong realisasi proyek tersebut. Ia menilai ada yang tidak berjalan semestinya dalam rantai kebijakan pengadaan kapal ikan. Polemik proyek 1582 kapal ikan pun semakin tajam ketika Purbaya menyebut anggaran negara berpotensi mengendap tanpa dimanfaatkan jika proyek tak segera dieksekusi.
Ia bahkan menyinggung bahwa kondisi tersebut dapat merugikan negara dan menghambat pemulihan ekonomi, terutama sektor industri galangan kapal nasional yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari proyek tersebut.
Respons Keras Trenggono
Tak butuh waktu lama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Purbaya. Ia mengaku tidak memahami dana proyek kapal ikan yang dimaksud oleh Menteri Keuangan. Menurut Trenggono, sumber pendanaan pembangunan kapal ikan tersebut berasal dari pinjaman luar negeri, bukan dari anggaran yang langsung dikelola KKP.
Baca Juga: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Rp15 Ribu per Bulan Viral, Fakta di Sumedang Bikin Publik Terkejut
“Kalau soal kapal itu, sumber dananya dari pinjaman Inggris (UK) dan saat ini masih dalam proses. Mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono dalam keterangan resminya, Selasa (10/2/2026).
Trenggono menegaskan bahwa pihak yang mengeksekusi pinjaman tersebut bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan. Dalam proyek itu, KKP hanya berperan sebagai fasilitator teknis dan penyedia tenaga kerja, bukan sebagai pemegang kendali anggaran.
Minta Validasi Data
Polemik proyek 1582 kapal ikan semakin panas ketika Trenggono meminta Purbaya untuk memeriksa data secara menyeluruh sebelum menyampaikan pernyataan ke publik. Ia menilai komentar Menteri Keuangan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Baca Juga: SPPG Jadi PPPK Lebih Cepat, Guru Honorer Puluhan Tahun Terkatung: DPR Nilai Ada Masalah Keberpihakan
“Sebaiknya Pak Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu. Tanyakan dulu ke internal sebelum membuat pernyataan,” tegas Trenggono.
Menurut Trenggono, proses pengadaan kapal memang belum masuk tahap pemesanan ke galangan kapal karena masih menunggu kepastian mekanisme pembiayaan dan tahapan administrasi pinjaman luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan belum adanya order resmi ke industri galangan kapal nasional.
Sorotan Publik dan Industri
Polemik ini pun menuai perhatian luas dari pelaku industri dan publik. Proyek 1582 kapal ikan sejatinya diharapkan menjadi motor penggerak sektor kelautan dan perikanan nasional, sekaligus mendorong industri galangan kapal dalam negeri. Namun, silang pendapat antarmenteri justru menimbulkan pertanyaan besar soal koordinasi antarinstansi pemerintah.
Pengamat menilai polemik proyek 1582 kapal ikan ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi data dan komunikasi antar kementerian. Jika tidak segera diluruskan, proyek strategis tersebut dikhawatirkan akan terus tertunda dan gagal memberikan dampak ekonomi yang diharapkan.
Baca Juga: Isu Rapel dan Kenaikan Gaji Pensiunan 2026, Ini Penegasan Resmi Pemerintah dan TASPEN
Hingga kini, publik masih menunggu kejelasan lanjutan terkait realisasi proyek tersebut, termasuk kepastian kapan proses pengadaan kapal ikan benar-benar berjalan dan melibatkan industri nasional secara konkret.
Editor : Natasha Eka Safrina