JAKARTA – Kabar yang dinanti-nantikan oleh para pahlawan tanpa tanda jasa di seluruh penjuru tanah air akhirnya menemui titik terang. Memasuki pertengahan bulan kedua tahun ini, para guru mulai mempertanyakan kepastian tunjangan profesi mereka. Kabar baiknya, proses administrasi untuk SKTP Februari 2026 kini telah memasuki babak baru dalam sistem validasi data di Kemendikdasmen.
Berdasarkan pantauan terbaru di sistem Info GTK, banyak guru yang masih mendapati status tunjangannya belum ter-update. Namun, Bapak dan Ibu guru tidak perlu panik. Hingga saat ini, admin pusat sedang melakukan sinkronisasi data secara masif untuk memastikan SKTP Februari 2026 segera muncul di akun masing-masing pendidik. Keterlambatan yang terjadi beberapa hari lalu diketahui akibat adanya masa libur panjang yang membuat proses verifikasi manual oleh admin sempat tertunda.
Penting bagi setiap tenaga pendidik untuk memahami bahwa SKTP Februari 2026 adalah kunci utama cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG). Tanpa adanya Surat Keputusan Tunjangan Profesi yang valid di sistem, dana tunjangan tidak akan bisa ditransfer ke rekening penerima. Oleh karena itu, para guru diminta untuk secara mandiri memantau perkembangan akun Info GTK mereka mengingat aplikasi tersebut kini bersifat privasi.
Baca Juga: Cara Cek Saldo JHT 2026 Makin Mudah Lewat JMO, Begini Langkah Cepat Tanpa Antre ke Kantor BPJS
Cara Cek Status SKTP di Menu Beban Mengajar
Meskipun pada status utama di beranda Info GTK mungkin masih tertulis "Belum Terbit", sebenarnya Bapak dan Ibu guru bisa melakukan pengecekan lebih dalam untuk melihat apakah sistem sudah mengunci data Anda. Caranya adalah dengan masuk ke menu "Beban Mengajar". Di sana, guru dapat melihat apakah mata pelajaran (mapel) yang diampu sudah berstatus linier dan terkunci.
Jika pada sub-bagian tersebut sudah muncul keterangan "Sudah Terbit SKTP" di bagian rincian pengajar, berarti secara sistem data Anda sudah aman. Status di halaman depan biasanya memerlukan waktu sinkronisasi beberapa hari untuk berubah menjadi valid. Guru juga disarankan untuk mengecek jumlah jam mengajar agar tetap berada di angka minimal 24 jam dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu, guna menghindari status "Merah" atau tidak valid.
Jadwal Pencairan TPG dan Strategi Admin Pusat
Admin Info GTK saat ini tengah menerapkan skala prioritas dalam pengerjaan data. Fokus pertama adalah menuntaskan SKTP susulan bagi para guru yang mengalami kendala pada bulan Januari lalu. Dengan adanya SKTP susulan ini, diharapkan dana TPG Januari yang sempat tertunda bisa dicairkan bersamaan secara rapel dengan bulan berikutnya.
Adapun jadwal penting yang wajib dicatat oleh para guru adalah rentang tanggal 20 hingga 24 Februari 2026. Pada periode tersebut, status SKTP Februari 2026 di halaman utama diprediksi akan berubah secara serentak menjadi "Sudah Terbit". Setelah status tersebut muncul, tahap selanjutnya adalah proses pembayaran yang diperkirakan akan dieksekusi oleh bank penyalur pada tanggal 24 hingga 28 Februari 2026.
Harapan Skema Pencairan Bulanan Tanpa Validasi Berbelit
Di sisi lain, muncul arus aspirasi yang kuat dari kalangan guru agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menyederhanakan birokrasi pencairan. Banyak guru berharap agar pola pembayaran TPG ke depannya bisa dilakukan secara otomatis setiap bulan seperti gaji pokok, tanpa harus melalui proses validasi sistem yang sering kali mengalami kendala teknis.
"Kita semua berharap pola pembayaran TPG ini langsung dicairkan setiap bulan tanpa harus menunggu validasi manual yang berulang-ulang jika aplikasi sudah lancar," ungkap praktisi pendidikan dalam kanal komunikasinya. Dukungan terhadap kebijakan pencairan setiap tanggal 20 tanpa hambatan sistem ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat.
Bagi guru yang masih mendapati datanya tidak valid, disarankan untuk segera berkoordinasi dengan operator sekolah guna melakukan sinkronisasi ulang di aplikasi Dapodik. Pastikan seluruh data identitas, beban kerja, dan masa kerja telah sesuai agar hak tunjangan profesi dapat diterima tepat waktu tanpa potongan yang tidak semestinya.
Editor : Natasha Eka Safrina