RADAR TULUNGAGUNG - anaknya viral di media sosial dan memicu gelombang kritik publik. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akhirnya buka suara terkait unggahan Dwi Saseti Ning Tias yang memperlihatkan paspor Inggris milik anaknya.
Kasus alumni LPDP pamer paspor Inggris ini menjadi sorotan karena Tias dan suaminya, Arya Iwantoro, diketahui sebagai penerima beasiswa dari dana publik. Publik mempertanyakan komitmen kebangsaan dan kewajiban pengabdian setelah lulus studi.
Dalam pernyataan resmi melalui akun media sosialnya, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Saseti Ning Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang selama ini ditanamkan kepada seluruh awardee atau penerima beasiswa.
LPDP Tegaskan Nilai Integritas dan Kewajiban Pengabdian
LPDP menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, tindakan yang bersangkutan dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh penerima beasiswa LPDP.
Kedua, sesuai ketentuan, penerima beasiswa yang menempuh studi selama dua tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama lima tahun. Kewajiban kontribusi ini menjadi bentuk pengabdian kepada negara atas dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketiga, LPDP memastikan bahwa Dwi Saseti Ning Tias telah menyelesaikan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, secara hukum, LPDP tidak lagi memiliki ikatan kewajiban dengan yang bersangkutan.
Meski begitu, LPDP tetap akan berupaya melakukan komunikasi untuk mengimbau agar lebih bijak dalam bermedia sosial serta memahami bahwa penerima beasiswa LPDP memiliki kewajiban moral kebangsaan.
Suami Terancam Sanksi hingga Pengembalian Dana
Sorotan publik tak berhenti pada Tias. Suaminya, Arya Iwantoro, juga merupakan alumnus LPDP. Namun, ia diduga belum menuntaskan kewajiban kontribusi setelah menyelesaikan studi.
Terkait hal tersebut, LPDP menyatakan akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. Jika terbukti belum memenuhi kewajiban, maka proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Sanksi yang bisa dijatuhkan tidak main-main. Mulai dari teguran administratif hingga kewajiban pengembalian seluruh dana beasiswa yang telah diterima.
Langkah ini ditegaskan LPDP sebagai bentuk komitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan dan memastikan setiap awardee menjalankan kewajiban sesuai kontrak.
Video Viral dan Respons Warganet
Kontroversi bermula dari unggahan video di akun media sosial @sesetia. Dalam video tersebut, Tias memperlihatkan amplop dari Home Office Inggris yang berisi dokumen kewarganegaraan anaknya.
Ia tampak terharu sambil menyebut, “Ini paket bukan sembarang paket.” Anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris dan memperoleh paspor asing.
Unggahan tersebut memicu reaksi beragam dari warganet. Banyak yang mengkritik karena status Tias dan suaminya sebagai penerima beasiswa LPDP, program yang dibiayai oleh pajak rakyat Indonesia.
Sejumlah netizen bahkan menelusuri riwayat pendidikan dan status pengabdian pasangan tersebut. Kritik menguat karena dalam video, Tias sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi Indonesia.
Tak lama setelah viral, Tias mengunggah permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa frustrasi pribadi sebagai warga negara Indonesia terhadap situasi yang ia rasakan.
LPDP Tekankan Kewajiban Kebangsaan
Kasus ini kembali mengingatkan publik tentang pentingnya kewajiban kontribusi dan pengabdian bagi penerima beasiswa LPDP. Program ini dirancang untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang kembali membangun Indonesia.
LPDP menegaskan bahwa meskipun kewajiban administratif bisa selesai, nilai kebangsaan dan komitmen moral tetap menjadi hal penting yang melekat pada setiap alumninya.
Polemik alumni LPDP pamer paspor Inggris ini menjadi pelajaran penting tentang sensitivitas publik terhadap penggunaan dana negara dan ekspektasi terhadap penerima beasiswa.
Ke depan, LPDP menyatakan akan terus memperkuat pengawasan serta komunikasi dengan para alumni agar nilai integritas, nasionalisme, dan profesionalisme tetap terjaga.
Editor : Edo Trianto