RADAR TULUNGAGUNG – Isu THR 2026 dan rapelan pensiunan kembali ramai menjelang Ramadan. Dalam sejumlah video YouTube dan pesan berantai WhatsApp, disebutkan bahwa pencairan THR tahun 2026 untuk PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara hingga pensiunan akan segera dilakukan. Bahkan, beredar proyeksi pencairan sekitar 11–15 Maret 2026 dengan alokasi anggaran dikabarkan mencapai Rp55 triliun.
Kabar tersebut juga menyebutkan rapelan gaji pensiunan akan ikut dibayarkan dan meminta para pensiunan memastikan rekening tetap aktif agar tidak tertinggal pencairan. Informasi ini memicu harapan sekaligus kegelisahan di kalangan penerima pensiun yang menunggu kepastian resmi.
Namun, bagaimana fakta sebenarnya?
TASPEN: Belum Ada Keputusan Kenaikan atau Rapelan
PT TASPEN (Persero) melalui pernyataan resmi tertanggal 17 November 2025 menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri, serta penerima tunjangan negara lainnya.
TASPEN Kediri menekankan bahwa informasi mengenai kenaikan pensiun maupun pembayaran rapelan yang beredar di masyarakat belum dapat dipastikan kebenarannya. Perusahaan menyatakan belum menerima instruksi resmi dari pemerintah terkait pembayaran rapelan gaji pensiunan.
“Seluruh kebijakan pensiun merupakan kewenangan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi apabila telah ditetapkan,” tegas manajemen TASPEN dalam klarifikasinya.
Besaran Rapel Tidak Sama untuk Semua
TASPEN juga menjelaskan, apabila suatu saat terdapat kebijakan rapelan, besaran yang diterima sangat bergantung pada faktor golongan, masa kerja, dan aturan yang berlaku. Artinya, tidak semua penerima akan mendapatkan nominal maksimal seperti yang sering diasumsikan dalam informasi viral.
Penegasan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan ekspektasi berlebihan. Sebab dalam praktiknya, perhitungan hak pensiun selalu mengikuti regulasi dan komponen resmi yang ditetapkan pemerintah.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda/dudanya, penyesuaian pensiun memang diatur berlaku sejak 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan Desember 2025, TASPEN memastikan tidak ada keputusan baru terkait kenaikan pensiun pokok maupun pembayaran rapelan tambahan.
Imbauan Cek Kanal Resmi
TASPEN mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi media sosial atau pesan berantai yang belum terverifikasi. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaan, termasuk call center 1500 919, media sosial resmi, dan situs www.taspen.co.id.
Perusahaan juga menegaskan komitmen pelayanan berbasis prinsip 5T: Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip ini menjadi pedoman agar hak peserta tersalurkan secara akurat dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, isu THR 2026 dan rapelan pensiunan yang ramai beredar saat ini belum memiliki dasar keputusan resmi terkait kenaikan atau pembayaran rapelan tambahan. Masyarakat diimbau menunggu pengumuman pemerintah dan memastikan informasi berasal dari sumber terpercaya.
Editor : Natasha Eka Safrina