RADAR TULUNGAGUNG– Persoalan gaji guru honorer kembali menjadi sorotan di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kesejahteraan tenaga pendidik non-aparatur sipil negara di Indonesia masih jauh dari kata layak.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, menyebutkan bahwa banyak guru honorer saat ini masih menerima penghasilan sangat rendah, bahkan hanya sekitar Rp250 ribu per bulan.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat peran guru sangat penting dalam mencetak generasi masa depan bangsa.
“Kalau saja anggaran pendidikan kita yang 20 persen mandatory spending dalam konstitusi benar-benar diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, maka gaji guru menurut hitungan Komisi X itu minimal Rp5 juta,” ujar Lalu Hadrian.
Usulan Gaji Guru Honorer Rp5 Juta
Komisi X DPR mendorong pemerintah agar memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik, terutama bagi guru yang masih berstatus honorer.
Menurut perhitungan internal Komisi X DPR, gaji guru honorer seharusnya bisa mencapai minimal Rp5 juta per bulan jika alokasi anggaran pendidikan dimanfaatkan secara optimal.
Lalu Hadrian menilai besaran tersebut cukup realistis mengingat anggaran pendidikan Indonesia mencapai minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Dengan pengelolaan yang tepat, dana pendidikan tersebut diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik secara signifikan.
Guru Honorer Tetap Mengabdi Meski Bergaji Rendah
Dalam pernyataannya, Lalu Hadrian juga menyoroti dedikasi guru honorer yang tetap menjalankan tugasnya meski menerima penghasilan sangat kecil.
Ia menyebutkan bahwa guru honorer tetap datang ke sekolah setiap hari, mengajar, membimbing siswa, serta menjalankan berbagai tugas pendidikan lainnya.
“Walaupun statusnya honorer, mereka tetap mengabdi setiap hari masuk mengajar, mendidik, dan mempersiapkan generasi bangsa,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan komitmen tinggi para guru terhadap dunia pendidikan, meskipun kesejahteraan yang mereka terima belum memadai.
Anggaran Pendidikan Dinilai Perlu Dioptimalkan
DPR menilai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah memastikan penggunaan anggaran pendidikan benar-benar fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Saat ini, alokasi anggaran pendidikan Indonesia merupakan salah satu yang terbesar dalam struktur belanja negara karena mencapai minimal 20 persen dari total APBN.
Namun Komisi X DPR menilai pemanfaatan anggaran tersebut masih perlu dievaluasi agar dampaknya lebih terasa bagi guru dan siswa.
Dengan pengelolaan yang lebih efektif, anggaran pendidikan dinilai dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai aspek pendidikan, termasuk gaji guru honorer.
Perlu Perhatian Serius Pemerintah
Isu gaji guru honorer telah lama menjadi perdebatan dalam dunia pendidikan Indonesia. Banyak pihak menilai kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
DPR berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan guru secara bertahap.
Sebab tanpa dukungan kesejahteraan yang memadai, profesi guru dikhawatirkan semakin kurang diminati generasi muda.
Padahal guru memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta mempersiapkan generasi penerus bangsa.
Editor : Cholifatun Nisak