RADAR TULUNGAGUNG– THR ASN 2026 mulai dicairkan pemerintah. Hingga 10 Maret 2026, realisasi pembayaran telah mencapai Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp55 triliun.
Angka tersebut disampaikan dalam paparan realisasi APBN oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah menargetkan sekitar 6 juta penerima yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga pegawai pemerintah di daerah.
Pemerintah juga mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pencairan agar THR ASN 2026 dapat diterima seluruh pegawai sebelum Hari Raya Idulfitri.
“Per 10 Maret, THR sudah disalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari alokasi Rp55 triliun,” ungkap pejabat Kementerian Keuangan dalam konferensi pers terkait realisasi APBN.
Target 6 Juta Penerima THR
Program THR tahun ini menyasar jutaan aparatur negara di seluruh Indonesia. Penerima terdiri dari ASN di kementerian dan lembaga, ASN pemerintah daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.
Dengan jumlah penerima yang mencapai sekitar 6 juta orang, pemerintah meminta seluruh instansi segera menyelesaikan administrasi pembayaran.
Langkah percepatan ini dinilai penting agar dana THR bisa segera beredar di masyarakat menjelang hari raya, sekaligus mendukung daya beli masyarakat.
“Karena ini sudah bisa dibayarkan, kami mendorong seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar menuntaskan pembayaran THR kepada seluruh pegawai,” jelasnya.
Pemerintah optimistis seluruh pembayaran dapat diselesaikan sebelum Lebaran.
Perubahan Sistem Pembayaran Tunjangan Guru
Selain THR, pemerintah juga menyampaikan kabar terkait percepatan pembayaran tunjangan bagi tenaga pendidik non-PNS.
Sebelumnya, beberapa jenis tunjangan dibayarkan setiap tiga bulan atau triwulanan. Namun kini sistem pembayaran diubah menjadi bulanan.
Perubahan tersebut membuat pembayaran terlihat lebih cepat, terutama pada awal tahun.
Jika sebelumnya tunjangan triwulanan baru dibayarkan pada Maret untuk periode Januari hingga Maret, maka dengan sistem baru pembayaran dilakukan setiap bulan.
Artinya, tunjangan Januari dibayarkan pada Januari, Februari dibayar pada Februari, dan Maret juga dibayarkan pada bulan yang sama. Perubahan ini diharapkan memberikan kepastian pendapatan bagi tenaga pendidik.
Belanja Negara dan Program Makan Bergizi Gratis
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memaparkan sejumlah komponen belanja negara yang mengalami peningkatan pada awal 2026.
Salah satu faktor yang mendorong kenaikan belanja barang adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Hingga awal Maret 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima di seluruh Indonesia.
Program ini dilaksanakan melalui lebih dari 25 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Dari jumlah penerima tersebut, sekitar 50 juta merupakan siswa sekolah, sedangkan sekitar 10,5 juta lainnya adalah penerima non-siswa.
Kelompok non-siswa meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta sebagian kelompok lanjut usia.
Anggaran MBG Capai Puluhan Triliun
Realisasi anggaran untuk program makan bergizi gratis juga terus meningkat.
Selama Januari hingga Februari 2026, anggaran yang telah digunakan mencapai sekitar Rp39 triliun.
Jika dihitung hingga awal Maret, realisasi anggaran bahkan diperkirakan telah mencapai sekitar Rp44 triliun.
Setiap bulan, program tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp19 triliun hingga Rp19,5 triliun.
Besarnya anggaran ini mencerminkan skala program yang menyasar puluhan juta masyarakat di berbagai daerah.
Transfer ke Daerah untuk Pendidikan dan Layanan Publik
Selain belanja pusat, pemerintah juga telah menyalurkan dana transfer ke daerah dalam jumlah besar pada awal tahun ini.
Hingga akhir Februari 2026, transfer ke daerah telah mencapai Rp147,7 triliun dari total alokasi Rp693 triliun dalam APBN.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program layanan publik yang dikelola pemerintah daerah.
Salah satunya adalah sektor pendidikan.
Melalui skema transfer ini, sekitar 42,3 juta siswa menerima bantuan operasional sekolah (BOS).
Selain itu, terdapat sekitar 5,8 juta anak pendidikan usia dini yang menerima bantuan operasional pendidikan PAUD.
Program lainnya juga mencakup hampir satu juta siswa pendidikan kesetaraan serta lebih dari 600 ribu guru yang menerima berbagai tunjangan melalui mekanisme transfer daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa berbagai belanja negara tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Editor : Cholifatun Nisak