RADAR TULUNGAGUNG- THR ASN 2026 mulai dicairkan pemerintah. Hingga 10 Maret 2026, realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya tersebut sudah mencapai Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total anggaran Rp55 triliun yang disiapkan dalam APBN tahun ini.
Pemerintah menargetkan sekitar 6 juta penerima mendapatkan THR ASN 2026. Penerima tersebut terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah, anggota TNI, Polri, serta para pensiunan.
Dalam konferensi pers terkait realisasi APBN, pemerintah menegaskan bahwa pencairan THR ASN 2026 sudah dimulai sejak awal Maret. Karena itu, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah diminta segera menuntaskan pembayaran kepada seluruh pegawai sebelum Hari Raya.
“Kami mendorong seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan pembayaran THR kepada seluruh pegawai, ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia,” ujar pejabat Kementerian Keuangan dalam paparan APBN.
Target Selesai Sebelum Hari Raya
Pemerintah berharap proses penyaluran THR ASN 2026 bisa selesai dalam waktu dekat agar para aparatur negara dapat mempersiapkan kebutuhan menjelang Hari Raya.
Percepatan pembayaran ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. THR dinilai mampu mendorong konsumsi rumah tangga yang biasanya meningkat menjelang Lebaran.
Selain THR bagi aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan pembayaran pensiun dari APBN 2026. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp36,6 triliun untuk sekitar 3,7 juta pensiunan.
Penyaluran ini diharapkan memberikan kepastian pendapatan bagi para pensiunan serta membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Perubahan Skema Tunjangan Tenaga Pendidik
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menjelaskan perubahan mekanisme pembayaran tunjangan bagi tenaga pendidik non-PNS.
Jika sebelumnya tunjangan dibayarkan secara triwulanan, kini skemanya diubah menjadi pembayaran bulanan. Perubahan ini membuat pencairan dana terasa lebih cepat diterima oleh para tenaga pendidik.
Sebelumnya, tunjangan triwulanan biasanya baru diterima pada bulan ketiga dalam satu periode. Namun dengan skema baru, pembayaran dilakukan setiap bulan sehingga lebih membantu arus kas para guru.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memperbaiki sistem penyaluran anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis Naik Tajam
Selain penyaluran THR ASN 2026, pemerintah juga melaporkan peningkatan belanja negara pada sektor lain, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut menjadi salah satu komponen belanja barang dalam APBN yang mengalami lonjakan signifikan pada awal tahun.
Jika pada tahun sebelumnya realisasi anggaran MBG masih relatif kecil, tahun ini jumlahnya meningkat pesat. Hingga Januari–Februari 2026 saja, anggaran yang telah terserap mencapai sekitar Rp9 triliun.
Program MBG ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
Data terbaru menunjukkan program tersebut telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima hingga 9 Maret 2026.
Pelaksanaannya melibatkan lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Dari total penerima tersebut, sekitar 50 juta di antaranya merupakan siswa sekolah, sementara 10,5 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
Baca Juga: TPG Maret 2026 dan THR Guru Segera Cair, Ini Perkiraan Nominal Tunjangan Sertifikasi ASN dan Non-ASN
Transfer ke Daerah Juga Mengalir
Selain belanja pusat, pemerintah juga menyalurkan transfer ke daerah (TKD) sebagai bagian dari pelaksanaan APBN 2026.
Hingga akhir Februari 2026, dana yang telah ditransfer mencapai Rp147,7 triliun dari total alokasi sekitar Rp693 triliun.
Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung layanan publik di daerah, termasuk pembayaran gaji ASN daerah.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk berbagai program pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjangkau sekitar 42,3 juta siswa.
Tidak hanya itu, sekitar 5,8 juta anak usia dini juga menerima bantuan melalui program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.
Program pendidikan lainnya yang turut dibiayai melalui transfer ke daerah adalah program kesetaraan yang menjangkau sekitar 992 ribu siswa, serta tunjangan untuk 616 ribu guru di berbagai daerah.
Dengan berbagai program tersebut, pemerintah berharap realisasi APBN 2026 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.
Editor : Kirana Meigita Luciana Rani