RADAR TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung tak bisa berleha-leha dalam menyikapi kekosongan kursi kepala sekolah (kepsek).
Hanya saja, mereka lebih memilih realistis dengan menargetkan sekitar 80 persen administrasi terselesaikan pekan ini.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengungkapkan, proses penataan sebenarnya telah dimulai sejak pekan lalu.
Namun, pekan ini pihaknya fokus pada tahap finalisasi agar seluruh mekanisme pengangkatan dapat segera diselesaikan.
“Minggu kemarin sebetulnya sudah mulai. Minggu ini kita finalkan, mudah-mudahan minggu depan atau awal bulan sudah bisa seratus persen,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, proses seleksi dan penataan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Sejumlah aspek harus menjadi pertimbangan, mulai dari kelengkapan administrasi, rekam jejak, hingga capaian kinerja masing-masing calon kepsek.
Apalagi, jumlah formasi yang harus diisi tergolong besar.
“Penataan SDM ini perlu banyak pertimbangan, baik dari sisi pribadi maupun prestasi. Selain itu, jumlahnya juga cukup banyak sehingga harus benar-benar cermat,” jelasnya.
Baca Juga: 139 Kepsek di Tulungagung Segera Definitif, Pemkab Siapkan Pengumuman Bertahap Pekan Depan
Saat ini, lanjut Baharudin, pihaknya optimistis sebagian besar kebutuhan dapat dipenuhi dalam waktu dekat.
Target 80 persen pada pekan ini dinilai realistis, sementara sisanya akan dituntaskan pada pekan berikutnya.
“Mungkin 80 persen kita selesaikan minggu ini, nanti seratus persennya minggu depan,” tegasnya.
Salah satu kendala yang sempat dihadapi adalah keterbatasan jumlah calon kepsek yang telah mengantongi sertifikasi.
Sebelumnya, jumlahnya disebut masih sekitar 18 orang.
Namun, dia berharap dalam waktu dekat jumlah tersebut bertambah sehingga proses pengisian jabatan bisa dipercepat.
Baca Juga: DPRD Tulungagung Awasi Pendefinitifan 139 Kepsek, Wanti-Wanti Soal Legalitas dan Dana BOS
“Memang kemarin masih sekitar itu, tapi mudah-mudahan minggu ini bisa bertambah,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Tulungagung tengah mengebut pengisian sekitar 139 jabatan kepsek.
Selama ini, banyak posisi masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang dinilai berpotensi menghambat kelancaran administrasi sekolah.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek manajerial, tetapi juga berpengaruh terhadap legalitas berbagai dokumen pendidikan, termasuk dalam proses pencairan dana operasional sekolah.
Karena itu, penataan kepsek definitif menjadi prioritas agar tata kelola pendidikan berjalan lebih optimal.(sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri