TULUNGAGUNG – SMPN 2 Ngantru Tulungagung mendapat tambahan satu peserta didik pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) gelombang kedua tahun ajaran 2026/2027.
Meski demikian, hingga saat ini jumlah siswa baru yang diterima sekolah tersebut masih delapan orang, jauh dari kuota yang diajukan sebanyak 96 siswa.
Kondisi SMPN 2 Ngantru Tulungagung yang sementara baru memperoleh delapan siswa baru menjadi perhatian pihak sekolah.
Pasalnya, jumlah tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan sekolah apabila tren penurunan peserta didik terus terjadi pada tahun-tahun mendatang.
Kepala SMPN 2 Ngantru, Emi Sulistiyah, mengatakan sekolah tahun ini mengusulkan tiga rombongan belajar (rombel).
Setiap rombel memiliki kapasitas 32 siswa sehingga total kuota yang diajukan mencapai 96 peserta didik.
"Tahun ini kami mengajukan tiga rombongan belajar dengan kuota masing-masing 32 siswa sehingga total pagunya 96 siswa. Sampai hari ini memang baru terisi delapan siswa," ujarnya.
Tambahan Satu Siswa Belum Mengubah Kondisi Sekolah
Menurut Emi, tambahan satu siswa pada gelombang kedua belum mampu mengubah kondisi sekolah secara signifikan.
Jumlah delapan siswa yang diterima hingga kini masih menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, pada tahun ajaran sebelumnya SMPN 2 Ngantru masih menerima 22 siswa baru.
Sementara satu tahun sebelumnya lagi, jumlah peserta didik baru mencapai sekitar 39 orang.
Penurunan jumlah siswa tersebut membuat pihak sekolah merasa prihatin.
Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan pada proses pembelajaran, tetapi juga terhadap keberlangsungan sekolah dan para tenaga pendidik.
"Tentunya kami, keluarga besar SMPN 2 Ngantru, sangat prihatin. Jumlah siswa yang sangat sedikit ini nantinya akan berdampak terhadap keberlangsungan sekolah dan juga nasib bapak ibu guru," katanya.
Sekolah Minta Evaluasi Pelaksanaan SPMB
Melihat minimnya jumlah peserta didik baru, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung saat masa verifikasi SPMB pada 22 hingga 24 Juni lalu.
Panitia sekolah mendatangi Disdik untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi sekaligus memohon adanya solusi agar sekolah tidak terus mengalami kekurangan peserta didik.
"Ketika kami melihat kondisi ini, saya langsung mengutus panitia ke disdik untuk mengomunikasikan keadaan sekolah. Bagaimanapun, dinas harus mengetahui kondisi yang kami alami, dan kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu sekolah kami," ungkap Emi.
Dari hasil komunikasi tersebut, pihak sekolah diminta menunggu perkembangan pelaksanaan SPMB di SMPN 1 Ngantru.
Meski demikian, SMPN 2 Ngantru tetap berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan murid baru, terutama terkait pemerataan distribusi peserta didik berdasarkan wilayah zonasi.
Menurut Emi, ada kemungkinan calon siswa yang seharusnya masuk wilayah SMPN 2 Ngantru justru diterima di sekolah lain.
"Menurut kami, dengan aliran calon murid yang sangat minim ini, kemungkinan banyak calon siswa yang seharusnya menjadi wilayah kami justru masuk ke sekolah lain. Itulah yang sebenarnya kami sampaikan kepada dinas," jelasnya.
Ia juga berharap monitoring pelaksanaan SPMB dilakukan lebih intensif.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pembagian zonasi dengan kondisi di lapangan, pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan agar tidak ada sekolah negeri yang hanya memperoleh sedikit peserta didik.
Dana BOS Ikut Terpengaruh
Selain berdampak terhadap keberlangsungan sekolah, minimnya jumlah siswa baru juga memengaruhi besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sebab, alokasi dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang dimiliki sekolah.
Menurut Emi, dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, perlombaan, hingga pengembangan prestasi siswa.
Karena itu, semakin sedikit jumlah siswa, semakin kecil pula dana operasional yang diterima sekolah.
Di sisi lain, Emi menilai menurunnya minat masyarakat juga dipengaruhi isu dua tahun lalu mengenai rencana pendirian SMA negeri di Kecamatan Ngantru.
Menurutnya, isu tersebut membuat sebagian masyarakat mengira SMPN 2 Ngantru sudah tidak lagi beroperasi.
Padahal, pihak sekolah terus melakukan sosialisasi ke sekolah dasar di wilayah zonasinya dan berupaya meyakinkan masyarakat bahwa kualitas pendidikan di SMPN 2 Ngantru tetap terjaga.
Emi berharap pemerintah mengevaluasi pelaksanaan SPMB agar distribusi peserta didik lebih merata.
Dengan demikian, sekolah-sekolah negeri di wilayah pinggiran tetap dapat bertahan dan terus memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
"Harapan kami, sekolah-sekolah kecil jangan sampai mati. Kasihan para alumninya, bapak ibu guru, dan masyarakat yang masih membutuhkan keberadaan sekolah negeri di wilayahnya," pungkasnya.(bac)
Editor : Vidya Sajar Fitri