TULUNGAGUNG – Persepsi sekolah favorit di kalangan masyarakat dinilai masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Tulungagung.
Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Sukanto, menilai kondisi tersebut membuat pemerataan peserta didik antarsekolah negeri belum sepenuhnya terwujud meski sistem penerimaan dirancang untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan.
Menurut Sukanto, persepsi sekolah favorit masih memengaruhi pilihan orang tua dalam menentukan sekolah bagi anak.
Akibatnya, sejumlah SMP negeri menjadi tujuan utama pendaftar, sementara sekolah lain masih kesulitan memenuhi kuota penerimaan.
Fenomena persepsi sekolah favorit tersebut tercermin dari hasil pelaksanaan SPMB 2026.
Dari 48 SMP negeri di Tulungagung, hanya delapan sekolah yang berhasil memenuhi seluruh pagu penerimaan, sedangkan 40 sekolah lainnya masih menyisakan total 2.847 kursi kosong.
Ketimpangan Minat Antarsekolah Masih Terlihat
Data sisa pagu SPMB menunjukkan distribusi calon peserta didik di SMP negeri Tulungagung belum merata.
Sejumlah sekolah menerima pendaftar dalam jumlah besar, sedangkan sekolah lainnya masih memiliki banyak kursi yang belum terisi.
SMP Negeri 2 Ngunut menjadi sekolah dengan sisa kursi terbanyak, yakni 216 bangku.
Berikutnya adalah SMP Negeri 3 Ngunut yang masih memiliki 193 kursi kosong, SMP Negeri 3 Kedungwaru sebanyak 170 kursi, SMP Negeri 2 Sumbergempol dengan 163 kursi, SMP Negeri 2 Kedungwaru sebanyak 144 kursi, serta SMP Negeri 1 Besuki yang menyisakan 139 bangku.
Di sisi lain, delapan sekolah berhasil memenuhi seluruh kuota penerimaan.
Sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Campurdarat, SMP Negeri 1 Gondang, SMP Negeri 1 Kauman, SMP Negeri 1 Ngunut, SMP Negeri 1 Sumbergempol, SMP Negeri 1 Tulungagung, SMP Negeri 2 Tulungagung, dan SMP Negeri 3 Tulungagung.
Beberapa sekolah lainnya juga hampir memenuhi pagu yang tersedia.
SMP Negeri 1 Bandung masih menyisakan empat kursi, SMP Negeri 6 Tulungagung lima kursi, SMP Negeri 1 Karangrejo 10 kursi, serta SMP Negeri 1 Boyolangu dengan sisa 16 bangku.
Perbedaan jumlah siswa yang diterima tersebut menjadi gambaran bahwa pemerataan peserta didik antarsekolah negeri masih belum tercapai secara optimal.
DPRD Nilai Konsep Pemerataan Belum Sepenuhnya Terwujud
Sukanto menegaskan, secara konsep sistem penerimaan peserta didik telah dirancang untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan.
Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat masih cenderung memilih sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih diminati.
"Secara konsep tidak boleh ada sekolah yang dianggap favorit. Tetapi faktanya masyarakat tetap memilih sekolah-sekolah tertentu sehingga terjadi ketimpangan jumlah siswa," katanya.
Selain persepsi terhadap sekolah favorit, Sukanto juga menilai persaingan antara sekolah negeri dan sekolah swasta semakin ketat.
Menurutnya, banyak sekolah swasta menawarkan program-program tambahan yang menjadi pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah.
"Swasta sekarang menawarkan program-program tambahan yang dinilai menarik. Kemampuan ekonomi masyarakat juga semakin baik sehingga banyak orang tua tidak lagi hanya berorientasi pada sekolah negeri," ujarnya.
Evaluasi Didorong untuk Pemerataan Kualitas Sekolah
Melihat kondisi tersebut, Sukanto mendorong Dinas Pendidikan Tulungagung melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang belum mampu memenuhi kuota penerimaan.
Evaluasi dinilai penting untuk memperkuat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan, fasilitas, maupun program unggulan perlu dilakukan agar seluruh sekolah negeri memiliki daya saing yang lebih merata.
Dengan demikian, ketimpangan jumlah peserta didik diharapkan dapat dikurangi pada pelaksanaan SPMB berikutnya.
"Ke depan, kualitas seluruh SMP negeri harus terus ditingkatkan. Jangan sampai hanya sekolah-sekolah tertentu yang menjadi tujuan utama, sementara sekolah lain terus kekurangan siswa. Pemerataan kualitas itu yang harus diwujudkan," tegasnya.
Data hasil SPMB tahun ini menjadi gambaran bahwa pemerataan peserta didik di Tulungagung masih menjadi tantangan.
Meski proses penerimaan berjalan lancar, distribusi siswa antarsekolah negeri belum sepenuhnya seimbang dan diperkirakan akan menjadi salah satu fokus evaluasi pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang.(*)
Editor : Vidya Sajar Fitri