RADAR TULUNGAGUNG – Fenomena sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Tulungagung yang minim bahkan nihil peserta didik baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dinilai tidak bisa dipukul rata.
Selain faktor geografis, persaingan dengan sekolah swasta juga disebut menjadi penyebab menurunnya minat masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Sukanto mengatakan, sekolah yang tahun ini tidak memperoleh murid baru tetap berjalan normal.
Bukan berarti langsung berhenti beroperasi. Sebab, siswa kelas II hingga kelas VI masih tetap menjalani kegiatan belajar mengajar.
"Yang tidak mendapat murid baru itu bukan berarti sekolahnya tutup. Kelas II sampai kelas VI masih ada murid dan pembelajaran tetap berjalan," ujarnya.
Menurut dia, penyebab minimnya peserta didik berbeda-beda di setiap wilayah.
Baca Juga: SMP Pinggiran Berharap Pagu Disesuaikan Dengan Jumlah Lulusan SD
Untuk sekolah yang berada di daerah pegunungan, persoalan utamanya adalah kondisi geografis dan sedikitnya jumlah anak usia sekolah.
"Kalau yang di daerah pegunungan memang karena faktor geografi. Misalnya di wilayah Pucanglaban atau Besuki, jumlah anak usia sekolah memang terbatas," katanya.
Berbeda dengan sekolah yang berada di kawasan pedesaan dan perkotaan yang aksesnya relatif mudah.
Di wilayah tersebut, menurut Sukanto, sekolah negeri kini menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan sekolah swasta.
"Kalau yang di desa dan kota, saya kira salah satu faktornya karena kompetisi. Sekarang sekolah swasta juga berkembang dan berbenah untuk menarik siswa," jelas politikus Partai Golkar itu.
Baca Juga: Rombel Berkurang, SMPN 2 Ngunut Hanya Buka Tujuh Kelas
Dia menilai pertumbuhan sekolah dasar islam terpadu (SDIT) turut mengubah peta persaingan pendidikan dasar di Tulungagung.
Sekolah-sekolah tersebut menawarkan nilai tambah, terutama pada penguatan pendidikan agama, sehingga diminati sebagian masyarakat.
"Yang sekarang banyak berkembang itu SDIT. Mereka punya nilai plus, terutama pendidikan keagamaan. Itu juga menjadi daya tarik bagi orang tua," ungkapnya.
Meski demikian, Sukanto menilai sekolah yang tahun ini tidak memperoleh murid baru belum tentu mengalami kondisi serupa pada tahun berikutnya.
Karena itu, setiap kebijakan harus didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif.
Terkait wacana regrouping atau penggabungan sekolah, Sukanto menegaskan kewenangan sepenuhnya berada di Dinas Pendidikan Tulungagung.
DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut.
"Regrouping itu ranah teknis dinas pendidikan. Mereka yang mengkaji kondisi wilayah, melihat jumlah anak usia sekolah, keberadaan TK di sekitar sekolah, hingga jarak antarsekolah. DPRD sifatnya melakukan pengawasan," tegasnya.
Menurut dia, regrouping tidak bisa diputuskan hanya karena sebuah sekolah tidak memperoleh murid baru dalam satu tahun ajaran.
Banyak aspek yang harus dipertimbangkan, mulai jumlah siswa yang masih aktif, sebaran sekolah di wilayah sekitar, hingga dampaknya terhadap akses pendidikan masyarakat.
"Harus dianalisis secara mendalam. Kalau memang dalam jangka panjang tidak ada potensi peserta didik dan memungkinkan digabung dengan sekolah lain yang jaraknya masih terjangkau, baru regrouping bisa menjadi pilihan. Jadi melihat situasi dan kondisi, bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa," pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri