RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM – Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kembali menjadi sorotan dalam diskusi mengenai kualitas pendidikan nasional. Seorang pakar pendidikan menegaskan bahwa RPP tidak semestinya dipandang sebagai beban administrasi atau sekadar dokumen yang disiapkan untuk kepala sekolah dan pengawas, melainkan sebagai panduan utama guru dalam mengelola proses belajar di kelas.
Menurutnya, persepsi bahwa RPP hanyalah pelengkap administrasi telah menggeser fungsi dasarnya sebagai alat untuk memastikan setiap aktivitas pembelajaran memiliki tujuan yang jelas. Akibatnya, proses belajar sering kali hanya berorientasi pada penyampaian materi tanpa benar-benar membangun kompetensi peserta didik.
Ia menjelaskan, guru yang mengajar selama 35 menit di SD, 40 menit di SMP, maupun 45 menit di SMA harus memiliki gambaran mengenai apa yang dilakukan pada setiap tahapan pembelajaran, alasan aktivitas tersebut dilakukan, serta kompetensi yang ingin dicapai. Inilah hakikat RPP yang sesungguhnya.
Proses Belajar Dinilai Terlalu Fokus pada Materi
Dalam diskusi tersebut, ia menilai banyak praktik pembelajaran di sekolah masih berpusat pada penyelesaian materi ajar.
Siswa lebih banyak diminta menghafal materi, mengerjakan latihan soal, kemudian mengikuti ujian. Saat hasil belajar belum memenuhi target, solusi yang diberikan sering berupa remedial dengan pola latihan yang sama.
Menurutnya, pendekatan seperti itu tidak cukup membentuk kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, maupun berinovasi yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja.
Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab lemahnya kualitas sumber daya manusia yang kini mulai terlihat dampaknya.
Data Ketenagakerjaan Jadi Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, ia mengaitkan persoalan pendidikan dengan kondisi pasar kerja saat ini.
Ia menyebut sekitar 10 juta Generasi Z Indonesia berada dalam kondisi tidak bersekolah maupun tidak bekerja.
Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2024, terdapat sekitar 1,7 juta lulusan baru yang bersaing memperebutkan sekitar 400 ribu pekerjaan formal setiap tahun.
Jumlah tersebut belum menghitung lulusan dari tahun-tahun sebelumnya yang masih belum memperoleh pekerjaan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, serapan tenaga kerja formal hanya sekitar 2 juta orang. Jika dirata-rata, hanya sekitar 400 ribu tenaga kerja formal terserap setiap tahun.
Kondisi tersebut dinilai berbeda dibandingkan sekitar 15 tahun lalu ketika perusahaan masih memiliki ruang lebih besar untuk merekrut lulusan baru dan memberikan pelatihan setelah mereka diterima bekerja.
Guru Diusulkan Mengenal Dunia Industri
Melihat perubahan kebutuhan dunia kerja, ia mengusulkan agar pelatihan guru tidak hanya dilakukan di ruang pelatihan bersama sesama pendidik.
Guru dinilai perlu memperoleh pengalaman langsung di perusahaan atau dunia industri agar memahami tantangan yang akan dihadapi peserta didiknya setelah lulus.
Dengan mengenal lingkungan kerja secara langsung, guru diharapkan mampu mengaitkan proses pembelajaran dengan kompetensi, karakter, dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja.
Ia juga mengusulkan adanya pertukaran pengalaman antara guru sekolah negeri dan sekolah swasta agar praktik pembelajaran semakin berkembang.
Kompetensi Harus Menjadi Fokus Kurikulum
Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa kurikulum nasional sejak 2003 hingga kurikulum yang berlaku saat ini sebenarnya tidak disusun berdasarkan daftar materi yang harus dihabiskan.
Kurikulum dirancang berdasarkan target kompetensi yang perlu dicapai peserta didik.
Karena itu, sekolah dinilai harus menyusun tahapan pembelajaran atau scope and sequence agar setiap aktivitas di kelas benar-benar mengarah pada pencapaian kompetensi tersebut.
Ia menilai banyak sekolah masih terjebak pada target menghabiskan materi pelajaran sehingga koordinasi antarguru kurang optimal. Akibatnya, setiap mata pelajaran berjalan sendiri-sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan kompetensi yang ingin dibangun secara menyeluruh.
Pembelajaran Menyenangkan Bukan Sekadar Joget
Ia juga mengingatkan agar konsep pembelajaran mendalam (deep learning) tidak disalahartikan.
Menurutnya, pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti sekadar mengajak siswa berjoget, bertepuk tangan, atau melakukan permainan tanpa tujuan pembelajaran yang jelas.
Pembelajaran disebut menyenangkan ketika siswa terlibat secara aktif menggunakan kemampuan berpikir dan emosinya dalam aktivitas yang bermakna serta relevan dengan kehidupan mereka.
Karena itu, setiap kegiatan di kelas harus memiliki tujuan yang jelas untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap, bukan hanya membuat suasana kelas lebih ramai.
Kepala Sekolah Diminta Fokus pada Proses Pembelajaran
Menutup pembahasannya, ia menilai kepala sekolah seharusnya tidak hanya memeriksa keberadaan dokumen RPP.
Baca Juga: Enam Laporan Kerusakan Jaringan RPPJ
Yang lebih penting adalah memastikan setiap guru memahami apa yang akan dilakukan di kelas dan alasan mengapa aktivitas tersebut dipilih.
Ia mencontohkan praktik di sebuah sekolah di Filipina, di mana guru hanya membuat rencana pembelajaran sederhana dalam satu halaman. Dokumen tersebut dapat diakses guru lain apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Menurutnya, RPP seharusnya menjadi alat kerja guru untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan sekadar dokumen administrasi yang dibuat demi memenuhi tuntutan birokrasi. Dengan perencanaan yang baik, proses pembelajaran akan lebih terarah sehingga kompetensi yang ditargetkan dapat dicapai secara optimal.
Editor : Ingge Nayla Ayu KarinaSumber : JURUSANKU, youtube, DIOLAH