BLITAR – Status KIP Digital tidak berlaku atau belum padan dengan DTKS sering membuat orang tua dan siswa khawatir karena bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dikhawatirkan tidak dapat dicairkan. Padahal, kondisi tersebut belum tentu membuat peserta kehilangan hak menerima bantuan pendidikan.
Masalah KIP Digital tidak berlaku umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian data antara sistem sekolah, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena itu, siswa maupun orang tua disarankan segera mengecek penyebabnya sebelum mengajukan perbaikan data.
Pengecekan status KIP Digital tidak berlaku dapat dilakukan melalui laman resmi PIP Kemendikdasmen dengan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta hasil verifikasi yang tersedia. Dari hasil pencarian akan terlihat apakah status penerima masih berlaku atau terdapat kendala administrasi.
Penyebab KIP Digital Tidak Berlaku
Dalam penjelasan video tersebut, salah satu penyebab yang paling sering ditemukan adalah data siswa yang tidak sinkron dengan DTKS. Meskipun siswa sebenarnya sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat, perbedaan data sekecil apa pun dapat membuat sistem tidak mengenali identitas penerima.
Contohnya, terdapat siswa bernama Ika Sofiana J yang sebelumnya tercatat sebagai penerima PIP saat masih duduk di bangku SMP. Namun ketika dicek, status KIP Digital miliknya berubah menjadi tidak berlaku dengan keterangan belum atau tidak terdata di DTKS.
Setelah dilakukan penelusuran, ternyata terdapat perbedaan penulisan nama. Di DTKS, nama siswa tercatat lengkap sebagai "Ika Sofiana J", sedangkan pada data Dapodik hanya tertulis "Ika Sofiana". Perbedaan satu huruf tersebut menyebabkan sistem gagal melakukan pencocokan data.
Selain nama, ketidaksesuaian NIK, nama ibu kandung, maupun identitas lain juga dapat menyebabkan status KIP Digital menjadi tidak berlaku atau belum padan dengan DTKS.
Perbaiki Data Melalui Sekolah
Apabila menemukan status tidak berlaku, siswa tidak bisa melakukan perubahan data secara mandiri. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi pihak sekolah.
Baca Juga: Rekomendasi Motor Touring Terbaik 2026, Honda CB150X hingga Yamaha MT-25 Siap Temani Perjalanan Jauh
Sekolah melalui operator Dapodik memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan sekaligus memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian identitas siswa. Setelah data diperbarui dan sesuai dengan data kependudukan di Dukcapil, sistem akan kembali melakukan proses sinkronisasi.
Karena itu, siswa disarankan memastikan seluruh data yang tercatat di sekolah sama persis dengan dokumen resmi, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, NIK, hingga identitas orang tua.
Status Tidak Berlaku Bisa Berubah Menjadi Aktif
Video tersebut juga menunjukkan contoh bahwa status KIP Digital yang sebelumnya tidak berlaku ternyata dapat berubah menjadi aktif kembali.
Setelah melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, data siswa diperbarui melalui sekolah baru. Hasilnya, saat dilakukan pengecekan kembali pada tahun berikutnya, status penerima berubah menjadi berlaku dan siswa kembali masuk sebagai penerima Program Indonesia Pintar.
Perubahan tersebut sekaligus membuktikan bahwa status tidak berlaku bukan berarti bantuan PIP hilang secara permanen. Selama data diperbaiki dan memenuhi syarat, peluang untuk kembali memperoleh bantuan masih terbuka.
Segera Aktivasi Rekening Jika Kembali Terdaftar
Bagi siswa yang kembali dinyatakan sebagai penerima PIP, langkah berikutnya adalah melakukan aktivasi rekening sesuai bank penyalur yang ditetapkan pemerintah.
Biasanya sekolah akan memberikan surat pengantar atau surat keterangan untuk dibawa ke bank penyalur sebagai syarat aktivasi rekening. Setelah rekening aktif, bantuan PIP dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, orang tua dan siswa diimbau rutin mengecek status penerima PIP setiap tahun. Jika muncul keterangan KIP Digital tidak berlaku atau belum padan dengan DTKS, segera koordinasikan dengan pihak sekolah agar proses perbaikan data dapat dilakukan lebih cepat dan peluang menerima bantuan pendidikan tetap terjaga.
Editor : Maylanni Diana Fitri