JAKARTA - KIP Kuliah 2026 memasuki babak baru dengan pengetatan tata kelola, terutama terkait persyaratan ekonomi, akreditasi program studi, serta komponen biaya yang boleh ditanggung. Pemerintah menegaskan program yang sebelumnya populer dengan nama KIP Kuliah tersebut kini kembali ditegaskan sebagai Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP Pendidikan Tinggi atau PIP Dikti).
Perubahan tersebut disampaikan dalam pemaparan mengenai pelaksanaan KIP Kuliah 2026. Meski nama program diperjelas, penerima tetap akan mendapatkan kartu dalam bentuk digital. Sasaran prioritas juga tetap diarahkan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria ekonomi sesuai ketentuan program bantuan pendidikan tinggi.
Salah satu perubahan penting dalam KIP Kuliah 2026 adalah pemisahan biaya pendaftaran dari komponen biaya pendidikan. Mulai 2026, biaya pendaftaran tidak lagi menjadi bagian dari biaya pendidikan KIP Kuliah. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi karena persoalan biaya pendaftaran selama ini menjadi salah satu temuan pemeriksaan.
Baca Juga: KIP Kuliah 2026 Bisa Tanggung Biaya Kuliah? Ini Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan
Dalam skema baru, biaya pendaftaran untuk proses tertentu dapat menjadi tanggungan mahasiswa. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pendaftar KIP Kuliah pada jalur masuk perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan UTBK dan SNBT. Biaya tersebut tetap diberikan secara gratis bagi pendaftar yang masuk dalam skema yang ditanggung program.
Sementara itu, biaya pendaftaran di luar ketentuan tersebut, seperti pada seleksi mandiri PTN maupun seleksi perguruan tinggi swasta, menjadi tanggungan mahasiswa. Demikian pula berbagai biaya lain di luar komponen yang ditetapkan dalam KIP Kuliah.
Kebijakan ini juga tidak berlaku surut. Biaya pendaftaran pada tahun-tahun sebelumnya yang semestinya dikembalikan kepada mahasiswa tetap wajib dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku pada periode tersebut. Penegasan ini menjadi penting karena persoalan pengembalian biaya pendaftaran disebut masih menjadi temuan dalam pemeriksaan.
Baca Juga: KIP Kuliah 2026 Cuma 200 Ribu Kuota, Anggaran Dipangkas Jadi Rp15,3 Triliun
Selain biaya pendaftaran, perguruan tinggi diminta lebih cermat dalam menentukan pungutan kepada penerima KIP Kuliah. Biaya yang berkaitan langsung dengan operasional proses pembelajaran dan menjadi kewajiban akademik tidak boleh dibebankan kembali kepada penerima.
Sebaliknya, kegiatan atau biaya yang tidak bersifat wajib dapat berada di luar komponen tersebut. Perguruan tinggi diminta tidak menunggu pemeriksaan untuk memperbaiki tata kelola karena temuan terkait komponen biaya pendidikan masih terjadi di sejumlah perguruan tinggi.
Baca Juga: KIP Kuliah Termin 4, 5 dan 6 Segera Cair? SP2D Terbit, Ini yang Harus Dilakukan Mahasiswa
Pengetatan berikutnya menyasar persyaratan ekonomi. Mulai 2026, usulan KIP Kuliah wajib mengacu pada data sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Sistem akan melakukan penguncian sehingga usulan yang tidak sesuai dengan kriteria desil ekonomi dapat ditolak secara otomatis.
Akreditasi program studi juga menjadi perhatian serius. Program studi yang statusnya tidak terakreditasi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) tidak dapat diproses untuk pencairan KIP Kuliah, baik bagi mahasiswa baru maupun penerima ongoing.
Pemerintah juga menekankan bahwa status program studi harus dipastikan tercatat dan terakreditasi di PD Dikti. Program studi baru, lama, migrasi, maupun yang mengalami perubahan nomenklatur tetap dapat mengusulkan penerima sepanjang status akreditasinya tercatat dalam sistem.
Baca Juga: KIP Kuliah 2026 Cuma 200 Ribu Kuota, Persaingan Makin Ketat? Cek Peluang Penerimanya
Hal ini berkaitan dengan temuan pemeriksaan terhadap sekitar 71.000 penerima KIP Kuliah pada program studi yang tercatat tidak terakreditasi. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah akreditasi program studi telah kedaluwarsa, sementara proses perpanjangan masih berlangsung.
Perguruan tinggi pun diminta memastikan data akreditasi yang dimiliki sudah tersinkronisasi dengan PD Dikti. Sertifikat fisik saja tidak cukup apabila status akreditasi belum tercatat dalam sistem.
Selain skema KIP Kuliah, pemerintah juga menyampaikan rencana bantuan UKT pada tahun ini. Bantuan tersebut kemungkinan mulai diberikan pada semester gasal apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dan dapat dialihkan untuk program tersebut.
Editor : Carissa Emrys Fawnia