NASIONAL - Baru-baru ini ramai diperbincangkan perihal wacana koalisi besar yang akan mengawal pemerintahan pemerintahan presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini terjadi seusai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengungkapkannya ke publik belum lama ini.
Prabowo-Gibran dengan koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki pendukung yang mayoritas partai politik parlemen, seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Selain itu, terdapat parpol kecil lain yang tidak lolos parlemen yakni PBB, PSI, Partai Gelora dan Prima.
Baca Juga: 60 Pedagang Pasar Dibayangi Konflik Agraria, Kades Joho Tulungagung Imbau Warga Tak Perlu Takut
Dedi Kurnia Syah sebagai pengamat politik, turut mengamini adanya koalisi besar tersebut.
Menurut Dedi, jikalau membaca pemerintahan sebelumnya atau saat ini sedang berjalan, maka tentu adanya wacana koalisi besar tersebut benar-benar terjadi hingga menimbulkan beberapa kelebihan.
“Kelebihan yang dimaksud yakni stabilitas dan efektifitas putusan politik. Sehingga pemerintah dimudahkan dalam menjalankan pekerjaan pembangunan,” ucapnya.
Menurut Dedi, meskipun peluang koalisi besar itu dapat terealisasi maka harus dengan catatan dilakukan secara proporsional.
Dedi juga menyarankan, bahwa Partai pengusung Prabowo-Gibran harus menerima porsi yang setara dengan kinerja politik mereka, terutama dalam hal kemenangan.
“Secara khusus, Golkar (mesti mendapat porsi lebih), mengingat Golkar adalah partai terbesar sekaligus representasi Gibran,” ungkap Dedi.
Baca Juga: Cek Kesehatan Anda, Inilah Tanda Penyakit Diabetes untuk Golongan Tipe Satu
Dedi juga menjelaskan, bahwa cukup masuk akal apabila Golkar dilibatkan dalam putusan penting koalisi besar tersebut. Bahkan, Golkar juga dapat dikatakan sebagai pemimpin koalisi besar. Hal ini dikarenakan Golkar memiliki jumlah kursi terbesar di parlemen.
“Di luar itu, partai penantang di pilpres utamanya PKB dan Nasdem sejauh ini tidak miliki persoalan dan pertentangan dengan kelompok Prabowo-Gibran, untuk itu wacana koalisi besar cukup mudah dijelaskan,” terang Dedi.
Jikalau Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto berpeluang menjadi ketua koalisi besar, menurut Dedi hal tersebut tentu cukup mumpuni.
Dikarenakan Airlangga Hartarto tak hanya dinilai mampu memimpin partai pendukung Prabowo-Gibran dengan kuantitas kursi terbanyak, melainkan kinerja Airlangga Hartarto juga sudah sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi.
“Kinerja Airlangga dinilai cukup baik dalam mengawal sector perekonomian dalam negeri, jadi peluangnya cukup besar memimpin koalisi besar, Ini menandai jika Jokowi akan ada di pihak Golkar, termasuk soal penyusunan kabinet,” sambungnya.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra