TULUNGAGUNG - Menilik data KPU Tulungagung, perolehan kursi di pileg oleh parpol di tahun ini hampir bisa dikatakan merata. Itu sebabnya kalangan akademisi menilai hal ini bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur, utamanya untuk memetakan kekuatan politik para kontestan pilkada Tulungagung.
Untuk diketahui, di pileg Tulungagung tahun ini, di daerah pemilihan (dapil) 1 PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB menjadi peraih kursi terbanyak, yaitu masing-masing dua kursi.
Di dapil 2, PKB memimpin perolehan dengan tiga kursi. Lalu, di Dapil 3 Gerindra dan PDI Perjuangan mendapat kursi terbanyak, yaitu masing-masing dua kursi.
Di dapil 4, PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak dengan perolehan dua kursi. Di dapil 5 PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan PKS sama-sama meraih satu kursi. Dan di dapil 6 PDI Perjuangan memimpin perolehan dengan tiga kursi.
Baca Juga: Mau Mengakrabi Gen-Z? Bapaslon Pilkada Tulungagung harus Rela Menjadi Anak-anak
Pengamat politik Universitas Bhinneka PGRI (UBHI) Tulungagung, Andreas Djatmiko mengungkapkan, perolehan kursi di pileg ini memang hampir merata. Itu sebabnya dia menilai ada banyak irisan yang berpotensi membuat terpecahnya basis dukungan selama tahapan pilkada.
“Contohnya, di pileg tahun ini PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak. Kalau Gatut Sunu dan Susilowati masih di PDI Perjuangan, hampir 95 persen hasil pileg kemarin bisa kembali terjadi di pilkada. Walau pimpinan partai mengatakan bahwa PDI Perjuangan solid dan satu komando, tapi nanti akan terlihat pecahan itu,” bebernya.
Dia menambahkan, ada tiga variabel utama yang mempengaruhi perolehan suara paslon dalam pilkada. Yaitu, sosok, parpol, dan logistik.
Sosok diindentikkan dengan latar belakang paslon yang maju di pilkada. Sedangkan parpol mengarah pada kekuatan basis dukungan. Dan logistik berkaitan dengan besaran dana yang digunakan untuk menggerakkan mesin tim pemenangan.
“Misal sosok A berhasil merangkul sosok yang menonjol di suatu tumpat. Lalu dia bisa menggelontorkan logistik di tempat itu. Bisa jadi peta politik akan berubah,” katanya.
Itu sebabnya, Andreas menilai opsi untuk gerilya di seluruh dapil lebih bijak untuk dilakukan oleh paslon dan tim pemenangan. Hal ini mengacu pada peraturan pilkada yang menyebutkan bahwa paslon dikatakan menang jika meraih suara terbanyak dan merata.
“Kalau timses mengacu pada regulasi yang berlaku, maka mereka pilih kampanye merata di 19 kecamatan. Tapi, kalu timses hanya melihat di mana ada basis simpatisan, mereka pakai strategi ke tempat yang ada banyak pendukungnya,” ucapnya.
Terpisah, Direktur LKBH FH Universitas Tulungagung, Khoirul Anam mengungkapkan bahwa parpol atau paslon bisa menggunakan hasil perolehan suara dalam pileg sebagai bahan evaluasi.
Tapi, tidak bisa dijadikan rujukan basis data. Sebab, tentu ada berbagai perubahan politik di masyarakat selama periode pileg dengan pilkada. “Di beberapa daerah perolehan suara pileg dan pilkada tidak sama. Kalau pun ada parpol yang menang di pileg, belum tentu paslon yang diusung parpol itu menang di pilkada,” katanya.
Itu sebabnya, dia menilai bahwa paslon tidak seharusnya terlalu bergantung pada parpol dalam proses meraih hati calon pemilih. Terlebih tidak semua parpol bisa memastikan barisan simpatisan yang dimiliki bakal loyal hingga hari-H coblosan pada November mendatang.
Baca Juga: Logistik Pilkada Mulai Memenuhi Gudang KPU Tulungagung, Apa Saja?
“Prinsipnya keempat calon harus masif menyampaikan gagasan. Baik gagasan yang bisa diterima atau tidak diterima oleh masyarakat selama bisa dipertanggungjawabkan,” sebut Anam.
Dia juga mendorong para paslon untuk menyampaikan gagasannya di medium mimbar akademis yang disediakan oleh perguruan tinggi. Dengan begitu, ada wadah untuk menguji gagasan calon pemimpin dari sudut pandang yang netral dan berlandaskan metodologi.
“Kampus adalah mimbar akademis untuk sampaikan gagasan dan diuji atau dapat penilaian dari akademisi. Saya dorong agar keempat paslon ini agar datang ke kampus dan diskusi dengan mahasiswa dan dosen,” tandasnya. ***
Editor : Dharaka R. Perdana