RADAR TULUNGAGUNG – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.
Aksi ini bukan hanya untuk menuntut pemenuhan "Tuntutan Rakyat 17+8" yang beberapa poinnya telah melewati tenggat waktu sejak 5 September lalu, namun juga secara tegas BEM UI desak Purbaya Yudhi Sadewa mundur dari Kemenkeu.
Desakan ini muncul hanya sehari setelah Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Pemicu utama kemarahan mahasiswa adalah pernyataan terbaru dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai sangat mengecewakan dan meremehkan aspirasi publik.
Purbaya, yang baru menjabat, menyebut bahwa tuntutan 17+8 hanyalah "suara sebagian rakyat kecil" yang merasa terganggu dengan situasi saat ini karena hidup mereka masih kurang.
Pernyataan ini dianggap oleh mahasiswa mengecilkan suara masyarakat dan penindasan yang dialami rakyat secara luas, sehingga BEM UI desak Purbaya Yudhi mundur dari Kemenkeu atau dicopot dari jabatannya.
Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan Purbaya tersebut sangat menyakitkan bagi masyarakat.
Menurut Diallo, Purbaya telah mengecilkan penindasan yang dialami masyarakat dan setiap tuntutan yang disuarakan.
Ia menekankan bahwa tuntutan rakyat tidak lahir karena semata-mata keinginan untuk menuntut, melainkan karena "bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap anak bangsa".
Oleh karena itu, BEM UI menyayangkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih Purbaya, dan Diallo secara lugas meminta, "mending ganti saja, mundur saja".
Aksi damai yang diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengusung tajuk "Rakyat Tagih Janji".
Mereka menyoroti bahwa tuntutan 17+8 adalah suara kolektif masyarakat, yang meliputi mahasiswa, masyarakat sipil, hingga influencer.
"Kami datang untuk menagih janji. Tuntutan ini sudah diterima pemerintah dan DPR, maka harus segera dituntaskan," tegas Diallo.
Sebelumnya, saat ditanya mengenai "17+8 Tuntutan Rakyat" yang ramai digaungkan di media sosial, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempelajarinya secara mendalam.
Namun, ia kemudian membuat pernyataan yang memicu kontroversi. Purbaya menyatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan "suara sebagian rakyat kecil kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,".
Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan pandangannya bahwa protes-protes tersebut akan mereda jika pertumbuhan ekonomi bisa didorong hingga 6-7 persen.
Purbaya optimistis bahwa "Begitu ekonomi tumbuh, mereka akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo."
Sebuah pandangan yang justru dianggap merendahkan dan tidak sensitif terhadap akar permasalahan yang disuarakan rakyat.
Reaksi keras dari BEM UI ini tidak hanya ditujukan kepada Menkeu Purbaya. Mahasiswa juga melayangkan kritik tajam kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto. Wiranto sebelumnya menyatakan bahwa jika semua tuntutan 17+8 dipenuhi, maka akan "membuat repot".
Diallo Hujanbiru menanggapi pernyataan Wiranto tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan ketidakkompetenan Wiranto dalam menduduki jabatan sebagai orang dekat kepala negara.
"Nggak usah bernegara, Pak kalau repot, banyak orang yang lebih kompeten dari anda," pungkas Diallo, menegaskan bahwa ada banyak individu yang lebih cakap untuk mengurus negara jika pemenuhan hak rakyat dianggap merepotkan.
Situasi ini mencerminkan tingginya ekspektasi publik dan mahasiswa terhadap pemerintahan baru, terutama setelah pergantian mendadak di posisi kunci seperti Menteri Keuangan.
Pernyataan yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan dan aspirasi rakyat kecil, apalagi datang dari seorang pejabat yang baru saja dilantik, segera memicu reaksi keras.
BEM UI menegaskan bahwa tuntutan 17+8 adalah manifestasi dari kegelisahan mendalam masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dinilai bobrok dalam menjamin kesejahteraan.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung di tengah sejumlah sorotan lain terhadap Menkeu Purbaya, seperti kebutuhan akan visi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tiga pekerjaan rumah berat yang menantinya.
Namun, fokus utama desakan mahasiswa tetap pada sikap dan pernyataan Purbaya yang dianggap meremehkan suara publik. ****
Editor : Dharaka R. Perdana