RADAR TULUNGAGUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ini menjadi sorotan publik akibat gaya berkomunikasi yang dinilai "koboi" dan ceplas-ceplos.
Gaya komunikasi bendahara negara tersebut disoroti tajam oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Ia menilai Menkeu Purbaya terlalu sering mengomentari kebijakan yang berada di bawah kewenangan kementerian lain.
Misbakhun menegaskan bahwa dukungan penuh diberikan terhadap langkah Menkeu Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia mengingatkan agar Menkeu segera memperbaiki komunikasi politiknya dan membangun tim ekonomi yang solid.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” ujar Misbakhun.
Ia mendesak agar Purbaya "fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” tambahnya.
Salah satu pernyataan spesifik dari Menkeu Purbaya yang mendapatkan sorotan tajam dari Misbakhun adalah komentarnya mengenai pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak terserap.
Selain itu, anggota dewan tersebut juga menyoroti respons cepat Purbaya yang tiba-tiba menaikkan defisit APBN.
Hal-hal yang dilakukan Menkeu ini dinilai perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tidak terkesan sepihak.
Misbakhun menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program MBG sejatinya memiliki dimensi politiknya sendiri.
Oleh karena adanya dimensi politik ini, anggaran MBG yang tidak terserap tidak dapat dialihkan begitu saja atau dipotong tanpa melalui pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPR.
Pernyataan dan tindakan sepihak mengenai anggaran ini dianggap mengabaikan peran legislatif.
Isu kedua yang disorot adalah respons mendadak dari Menkeu Purbaya yang memutuskan menaikkan defisit anggaran dari angka 2,48 persen menjadi 2,68 persen.
Menurut Misbakhun, kebijakan sebesar ini seharusnya dikonsultasikan dan dirapatkan terlebih dahulu dengan DPR.
Walaupun proses kenaikan defisit tersebut diberikan keleluasaan karena masih dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Misbakhun menekankan pentingnya sinergi tersebut.
Tujuannya adalah untuk memastikan kebijakan ekonomi yang diambil tidak dilihat sebagai langkah yang sepihak oleh eksekutif.
Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun, politisi dari Partai Golkar, tidak hanya menyampaikan kritik tetapi juga memberikan saran-saran substantif terkait kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat.
Ia menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat posisi kelas menengah di Indonesia.
Misbakhun bahkan secara spesifik menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna mendorong konsumsi domestik.
Ia mengingatkan kembali pentingnya menahan kenaikan PPN, bahkan menyarankan agar PPN bisa diturunkan kembali ke angka 10 persen, dan jika memungkinkan, hingga 8 persen.
Langkah ini diyakini akan mampu "mengangkat daya beli masyarakat," terutama saat Indonesia menghadapi tekanan terhadap daya beli.
Selain saran terkait PPN, Misbakhun juga menyoroti urgensi reformasi sistem bantuan sosial (bansos).
Reformasi ini dianggap penting terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di kelas menengah rentan agar mereka tidak terperosok ke dalam kemiskinan.
Misbakhun menekankan bahwa desain kebijakan fiskal yang disusun haruslah mampu menyentuh kelompok-kelompok yang rentan turun kelas.
Menurutnya, hal ini merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan yang memang dikehendaki oleh Presiden Prabowo.
Dengan menyoroti isu MBG dan kenaikan defisit tanpa konsultasi penuh, Misbakhun ingin memastikan bahwa meskipun mendukung visi fiskal Menkeu Purbaya, perbaikan dalam komunikasi politik dan sinergi antara pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) harus menjadi prioritas.
Sinergi yang kuat dan kebijakan yang tidak terkesan sepihak diharapkan mampu menjamin stabilitas dan keberpihakan kebijakan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat. ****
Editor : Dharaka R. Perdana