RADAR TULUNGAGUNG - Lembaga riset bidang ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies atau Celios, telah merilis hasil evaluasi komprehensif terkait kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Evaluasi tersebut bertepatan dengan genapnya satu tahun masa kepemimpinan Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2025.
Hasil survei ini menunjukkan rapor yang sangat mengkhawatirkan, di mana Celios memberikan skor rendah 3 dari 10 untuk kinerja setahun penuh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Angka ini tercatat mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan capaian 100 hari pertama pemerintahan yang sempat mendapat nilai 5.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Rayakan Ulang Tahun ke-74, Begini Ucapan dari Tokoh dan Pesohor Indonesia
Dalam Rapor Celios, ditemukan bahwa skor kinerja bukan hanya rendah secara umum, tetapi juga merosot tajam di berbagai sektor.
Bahkan, dua institusi utama, POLRI dan TNI, juga mendapat rapor rendah, masing-masing dengan nilai 2 dan 3 dari skala 10.
Lebih lanjut, hasil survei Celios ini menekankan adanya desakan publik yang sangat kuat agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet.
Menurut Celios, para pejabat dengan kinerja terburuk ini perlu segera diganti untuk menjaga efektivitas program dan memulihkan kepercayaan publik.
Peneliti Celios, Galau D Muhammad, menyampaikan bahwa sebanyak 96 persen responden survei setuju harus ada pergantian pejabat publik.
Selain itu, 98 persen responden juga mendorong pemangkasan nomenklatur kementerian yang dinilai tidak efektif, seperti Kementerian Transmigrasi, Kementerian UMKM, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Galau menegaskan, mempertahankan menteri dengan kinerja buruk dapat menghambat efektivitas program serta menurunkan kepercayaan publik.
Kinerja Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk
Secara institusional, kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya memperoleh nilai 3 dari 10, sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 2 dari 10.
Mayoritas responden menilai janji politik pemerintahan hanya dijalankan setengah hati.
Sebanyak 56 persen responden menyatakan janji politik hanya sebagian kecil yang berhasil, sementara 43 persen lainnya menilai tidak ada yang berhasil sama sekali.
Temuan signifikan lainnya dari survei ini adalah penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto hingga 34 persen.
Hal ini mencerminkan pergeseran kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian antara janji dan implementasi kebijakan.
Kritik tajam muncul di berbagai bidang, termasuk tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum.
Pengelolaan Anggaran: Sebanyak 81 persen responden menilai pengelolaan anggaran tidak transparan.
Komunikasi Kebijakan: Sebanyak 91 persen responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah buruk atau sangat buruk.
Penegakan Hukum: Sebanyak 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul, disertai persepsi bahwa aparat penegak hukum kehilangan independensi.
Kualitas Kepemimpinan: 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, juga menyoroti bahwa sektor pendidikan dinilai bermasalah lantaran anggarannya ditarik untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Askar memperingatkan bahwa efektivitas pemerintah akan terhambat jika Prabowo tidak segera mengganti pejabat publik dengan kinerja terburuk, dan pada akhirnya, rakyat akan menjadi korban kebijakan yang buruk.
Oleh karena itu, reshuffle kabinet menjadi panggilan mendesak untuk memperbaiki sektor penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial. ****
Editor : Dharaka R. Perdana