RADAR TULUNGAGUNG – Adem panas hubungan antara Bupati Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharudin menjadi sorotan tajam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Tulungagung.
PDI Perjuangan menegaskan, sorotan tersebut bukan didasarkan pada kepentingan politik, melainkan berangkat dari pandangan masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung Erma Susanti menyampaikan bahwa persoalan relasi kepala daerah dan wakilnya harus dilihat dari dampaknya terhadap konsolidasi pemerintahan dan kualitas layanan publik.
“Ini bukan persoalan politis. Kami melihatnya dari kacamata masyarakat. Yang paling penting adalah apakah kondisi itu merugikan pelayanan masyarakat atau tidak,” ujarnya, Kamis (8/1).
Menurut Erma, hubungan kepemimpinan yang tidak selaras berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Terutama jika berdampak pada fungsi pelayanan publik yang seharusnya berjalan optimal hingga ke tingkat paling bawah.
Baca Juga: 141 Pejabat Administrator-Pengawas di Tulungagung Dimutasi, Ini Kata Bupati Gatut Sunu
“Kalau kepemimpinannya tidak selaras, tidak bisa terbuka, tentu ini harus menjadi perhatian bersama. Apakah visi dan misi yang sudah disampaikan ke masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak,” tegasnya.
Dia menilai hubungan dan konsolidasi di internal Pemkab Tulungagung menjadi kunci utama. Sebab, pelayanan publik tidak bisa ditunda atau dilimpahkan begitu saja tanpa kejelasan arah kepemimpinan.
DPC PDIP Tulungagung, lanjut Erma, melalui fraksi di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan pada eksekutif.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kepala daerah dan wakil kepala daerah benar-benar menjalankan tugas secara maksimal sesuai kewenangannya masing-masing.
“Kami akan terus mengawasi. Apakah tugas-tugas itu sudah dijalankan secara maksimal atau belum. Tapi pengawasan itu tentu harus ada indikatornya,” jelasnya.
Untuk mengukur apakah disharmoni kepemimpinan berdampak langsung kepada masyarakat, Erma mendorong adanya kajian objektif. Salah satunya melalui survei atau jajak pendapat yang melibatkan kalangan akademisi.
“Kalangan akademisi bisa melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat. Dari situ bisa dilihat, apakah ada dampak langsung atau tidak, bahkan sampai ke tingkat desa,” katanya.
Menurut Erma, pelayanan publik menyangkut kepentingan banyak orang dan tidak boleh menjadi korban dari persoalan relasi di pucuk pimpinan daerah.
Baca Juga: Pengurus KONI Tulungagung Dikukuhkan, Bupati Gatut Sunu: Harus Dipacu Cepat
Karena itu, dia berharap seluruh elemen pemerintahan kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Pelayanan harus tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. ****
Editor : Dharaka R. Perdana