JAKARTA - Persoalan keterbukaan ijazah Jokowi kembali menjadi pusat perdebatan publik dan hukum di tengah proses kasus fitnah ijazah yang melibatkan sejumlah tersangka, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa Solesa. Diskusi terbaru mengangkat pertanyaan penting: apakah dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI itu bisa atau harus dibuka ke publik, dan bagaimana mekanisme hukum yang tepat untuk menyikapinya.
Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dampaknya
Komisi Informasi Pusat (KIP) telah mengeluarkan putusan bahwa salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pendaftaran calon presiden pada beberapa periode adalah “informasi publik” yang tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dan harus dibuka oleh badan publik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan ini menjadi acuan penting dalam sengketa informasi, meskipun detail tertentu masih menjadi bahan pembahasan selanjutnya, termasuk elemen tanda tangan dan nomor dokumen yang sebagian masih ditutup.
Para pihak yang mengajukan gugatan sengketa informasi menyambut baik keputusan ini karena membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat dokumen ijazah yang selama ini menjadi pangkal kontroversi.
Polemik Ijazah dan Penegakan Hukum
Selama beberapa bulan terakhir, isu keaslian ijazah Jokowi telah memicu polemik yang meluas. Tuduhan bahwa ijazah tersebut palsu sempat mengemuka sejak 2025, mendorong sejumlah pihak untuk meminta transparansi dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan badan publik lainnya. UGM sendiri di berbagai kesempatan menegaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai lulusan Fakultas Kehutanan pada 1985 dan sudah pernah ditunjukkan secara terbatas dalam beberapa kesempatan.
Meski demikian, beberapa tokoh yang terlibat dalam sengketa ini meminta agar ijazah asli itu dibuka dan diuji secara forensik di pengadilan agar perselisihan narasi tidak terus berlarut. Untuk saat ini, ijazah asli masih berstatus sebagai barang bukti di Polda Metro Jaya, sehingga akses publik secara penuh masih dibatasi karena aturan hukum acara.
Baca Juga: Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi Diperdebatkan, Refly Harun Anggap Sulit Diterapkan
Restorative Justice (RJ) sebagai Opsi Penyelesaian
Dalam konteks kasus hukum yang sedang berjalan, restorative justice atau RJ juga dibahas sebagai kemungkinan penyelesaian damai antara pelapor dan para tersangka. Beberapa pihak mengusulkan agar Jokowi, sebagai pelapor, dapat menyampaikan sikapnya terkait RJ, sementara para tersangka berharap ini bisa menjadi jalan yang lebih cepat daripada proses panjang di pengadilan.
Namun, ada juga yang menekankan bahwa karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dokumen palsu atau asli, menyelesaikan kasus melalui judicial process dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan yang adil bagi semua pihak.
Dokumen Asli, Transkrip, dan Bukti Forensik
Sebagian kubu yang menolak narasi ijazah palsu menyatakan telah memegang dan melakukan digitalisasi dokumen asli seperti transkrip dan foto ijazah yang menurut mereka sahih. Ada pula yang meminta agar seluruh ratusan dokumen terkait ijazah dapat ditunjukkan untuk penelitian lebih lanjut. Serangkaian hal ini menunjukkan bahwa sengketa saat ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga perdebatan ilmiah dan hukum yang kompleks.
Isu–isu ini tampaknya akan terus berlanjut dalam ruang publik dan persidangan, terutama setelah putusan KIP yang menempatkan salinan ijazah Jokowi sebagai informasi yang terbuka untuk publik.
Editor : Dara Shauqy Hadiwijaya