RADAR TULUNGAGUNG – Hasil survei terbaru mengenai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.
Survei yang dilakukan pada Januari 2026 menunjukkan sebanyak 79,9 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Angka tersebut sekaligus menandai pemulihan kepercayaan publik setelah sempat mengalami penurunan pada September 2025.
Temuan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam sebuah diskusi publik.
Ia menjelaskan bahwa survei Indikator menggunakan populasi warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Transparency International Indonesia (TII) yang lebih banyak melibatkan expert dan pebisnis.
Menurut Burhanuddin, perbedaan metodologi ini membuat hasil penilaian bisa bertolak belakang. Jika TII menilai indeks persepsi korupsi Indonesia justru turun, survei Indikator menemukan bahwa masyarakat luas menilai Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Viral Rapelan dan THR Pensiunan 2026 Disebut Sudah Disahkan, Ini Fakta yang Perlu Diketahui
Basis Metodologi Survei Indikator
Burhanuddin menjelaskan, survei dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling, menggunakan kerangka sampel dari data Badan Pusat Statistik.
Variabel seperti pendidikan, gender, etnis, dan agama disesuaikan secara proporsional.
Sebagian besar responden berasal dari kelompok pendidikan menengah ke bawah.
Namun, dalam logika demokrasi, suara mereka tetap memiliki bobot yang sama dengan kelompok berpendidikan tinggi. “Penilaian masyarakat berbasis persepsi, sangat tergantung pada informasi yang mereka terima dan kondisi sosial ekonomi yang mereka rasakan,” kata Burhanuddin.
Faktor Pemulihan Kepuasan Publik
Ada beberapa faktor yang dinilai mendorong meningkatnya kepuasan terhadap Presiden Prabowo. Pertama, pemerintah selama tiga bulan berturut-turut menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan bansos pangan.
Kedua, belanja pemerintah meningkat signifikan pada kuartal IV 2025, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, efek momentum Natal dan Tahun Baru juga ikut memengaruhi persepsi publik pada Januari 2026.
Kondisi ekonomi yang relatif kondusif membuat masyarakat lebih optimistis terhadap kinerja pemerintah.
Ketika ditanya alasan utama kepuasan, dua hal paling sering disebut responden. Pertama, Presiden Prabowo dianggap serius memberantas korupsi.
Kedua, pemerintah dinilai aktif membantu masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial.
Persepsi Positif, Tapi Tetap Kritis
Meski demikian, Burhanuddin menekankan bahwa kepuasan tidak berarti publik menutup mata terhadap berbagai persoalan. Contohnya, mayoritas responden menyatakan tidak percaya bahwa program makan bergizi gratis (MBG) sepenuhnya bersih dari korupsi.
Artinya, masyarakat bisa saja mengapresiasi komitmen presiden, namun tetap bersikap kritis terhadap implementasi di lapangan. “Opini publik itu kompleks, tidak hitam-putih,” ujarnya.
Perbandingan dengan Era Sebelumnya
Dalam diskusi tersebut juga disinggung bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pernah mencapai angka tertinggi di era Joko Widodo, sebelum kembali menurun.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengapa kepuasan terhadap Presiden Prabowo tinggi, sementara penilaian internasional justru menunjukkan tren sebaliknya.
Burhanuddin mengakui, dari sudut pandang akademis, penilaian berbasis expert seperti TII memiliki dasar informasi yang lebih kuat.
Namun, survei opini publik tetap penting untuk membaca suasana kebatinan masyarakat.
Peran Generasi Z dan Efek Partisan
Survei Indikator juga menemukan tingkat kepuasan tertinggi datang dari kelompok Generasi Z, mencapai 86 persen.
Burhanuddin menyebut adanya efek partisan, mengingat pada pemilu sebelumnya kelompok usia muda menjadi salah satu basis pendukung terbesar Prabowo.
Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak semata-mata dipengaruhi kinerja teknokratis, tetapi juga faktor afiliasi politik.
Tantangan Pemberantasan Korupsi
Sejumlah akademisi dan mahasiswa yang hadir dalam diskusi menilai korupsi masih menjadi masalah struktural yang serius.
Mereka menyoroti lemahnya pengawasan, ringannya sanksi, serta masih maraknya praktik koruptif di berbagai lini, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat.
Kesimpulannya, survei menunjukkan publik saat ini relatif puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Namun, kepuasan tersebut berjalan beriringan dengan tuntutan agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada narasi, melainkan diwujudkan melalui sistem yang kuat dan konsisten.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula