Radar Tulungagung - Survei kepuasan publik Prabowo kembali menjadi perhatian setelah Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbaru terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto selama hampir dua tahun masa kepemimpinannya. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo mencapai 79,9 persen.
Dalam survei kepuasan publik Prabowo tersebut, sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,9 persen menyatakan cukup puas. Sementara itu, 17,1 persen responden mengaku kurang puas dan 2,2 persen menyatakan tidak puas sama sekali.
Survei kepuasan publik Prabowo ini dilakukan terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia pada 15–21 Januari 2026 dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Temuan ini disebut sebagai salah satu approval rating tertinggi dibandingkan periode awal presiden sebelumnya.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Kelurahan Botoran Tulungagung Lestarikan Tradisi Gugur Gunung Bersihkan Pemakaman
Alasan Publik Puas terhadap Prabowo
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor utama yang mendorong tingginya angka kepuasan tersebut.
Alasan terbesar adalah persepsi keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Sebanyak 17,5 persen responden menyebut puas karena Prabowo dianggap tegas dalam memerangi korupsi. Narasi antikorupsi yang konsisten digaungkan pemerintah dinilai selaras dengan ekspektasi publik.
Selain itu, 15,6 persen responden menyatakan puas karena Presiden dinilai sering memberi bantuan kepada masyarakat. Program-program bantuan sosial serta kebijakan populis dinilai memberi dampak langsung, terutama bagi kelompok ekonomi bawah.
Sebanyak 11 persen responden menilai program kerja pemerintah bagus, sementara 10,5 persen menyebut kinerja sudah terbukti. Faktor ketegasan dan wibawa Prabowo juga menjadi alasan kepuasan bagi 9,7 persen responden.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan. Sebanyak 8,4 persen responden mengaku puas terhadap program tersebut yang dinilai menyasar jutaan pelajar dan keluarga rentan.
Burhanuddin menyebut, dibandingkan tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, angka approval rating Prabowo di periode awal relatif lebih tinggi. Salah satu faktor pembeda adalah absennya kebijakan tidak populer seperti kenaikan harga BBM di tahun pertama.
Catatan Ketidakpuasan Publik
Meski mayoritas puas, survei juga mencatat sejumlah kritik. Sebanyak 16,2 persen responden tidak puas karena bantuan dianggap tidak tepat sasaran atau kurang merata. Kemudian 15,8 persen menilai belum ada bukti kinerja yang nyata.
Sebanyak 13,7 persen responden menyebut program kerja belum berjalan maksimal. Isu ekonomi juga menjadi perhatian, dengan 9,2 persen menyatakan ekonomi belum stabil atau memburuk. Sementara 5,8 persen mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan.
Isu korupsi pun tetap menjadi catatan, di mana 4,4 persen responden merasa praktik korupsi masih merajalela.
Burhanuddin mengingatkan bahwa survei bersifat dinamis. Ia menyebut approval rating pernah mengalami penurunan pada September 2025 sebelum kembali pulih. Kondisi ekonomi yang relatif kondusif pasca periode Natal dan Tahun Baru serta peningkatan belanja pemerintah pada kuartal akhir 2025 dinilai ikut mendongkrak sentimen positif.
Respons Gerindra dan PDIP
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut hasil survei ini sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, angka ketidakpuasan sekitar 19 persen tetap menjadi perhatian serius pemerintah.
“Approval rating adalah masukan dan bahan introspeksi. Catatan-catatan itu yang justru jadi perhatian untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Gerindra menegaskan fokus utama Presiden adalah memperbaiki implementasi program, termasuk memastikan kualitas MBG serta pemerataan akses kredit bagi UMKM dan kelas menengah.
Sementara itu, PDIP mengapresiasi tingginya kepuasan publik namun mengingatkan agar tidak terlena. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut survei merupakan potret sesaat yang bisa berubah tergantung situasi ekonomi dan sosial.
PDIP juga menyoroti implementasi program, kualitas belanja negara, hingga stabilitas ekonomi. Mereka menilai kepuasan harus berbanding lurus dengan perbaikan konkret di lapangan.
Tantangan ke Depan
Dalam paparannya, Burhanuddin juga menyinggung potensi fenomena “puas tapi tidak memilih” dalam konteks elektoral. Artinya, tingkat kepuasan belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas pada Pemilu 2029.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas kebijakan publik, terutama program yang menyerap anggaran besar seperti MBG. Pengawasan dan integritas implementasi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Secara keseluruhan, survei kepuasan publik Prabowo menunjukkan tren positif. Namun, tantangan ekonomi, pemerataan bantuan, serta kualitas program tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam menjaga stabilitas dukungan publik hingga tahun-tahun mendatang.
Editor : Edo Trianto