Radar Tulungagung - Hasil survei terbaru dari lembaga Median kembali memanaskan bursa capres 2029. Dalam survei yang dilakukan pada 9–13 Januari 2026 terhadap sekitar 1.000 responden, nama Prabowo Subianto masih memimpin dengan elektabilitas 27,8 persen.
Survei Median ini memang berfokus utama pada penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana di tiga provinsi di Sumatera. Namun, seperti riset sebelumnya, Median juga rutin menguji pilihan capres dan cawapres. Hasilnya, Survei Median mencatat dinamika menarik menjelang Pilpres 2029.
Di posisi kedua bursa capres 2029 ada Anies Baswedan dengan 19,9 persen. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi ketiga dengan 17,4 persen. Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mencuri perhatian karena naik ke angka 4 persen setelah sebelumnya berada di luar lima besar.
Nama lain yang muncul di papan tengah antara lain Ganjar Pranowo (3,3 persen), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (2,9 persen), Gibran Rakabuming Raka (2,4 persen), serta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (2 persen).
Dinamika Elektabilitas dan Dampak Isu Nasional
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei capres-cawapres ini sudah dilakukan empat kali sejak pertengahan 2025. Dari tren tersebut, terlihat elektabilitas Prabowo cukup dinamis dan sensitif terhadap isu nasional.
Pada September 2025, misalnya, elektabilitas Prabowo sempat mendekati 30 persen. Lalu naik ke kisaran 40 persen pada Oktober 2025. Namun dalam Survei Median Januari 2026, angkanya turun menjadi 27,8 persen. Penurunan ini diduga berkaitan dengan persepsi publik terhadap penanganan bencana.
Menariknya, fluktuasi tajam itu tidak terjadi pada bursa cawapres. Di kategori ini, elektabilitas relatif stabil. Gibran Rakabuming Raka memimpin dengan 15,1 persen, disusul Dedi Mulyadi 10,5 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 8,8 persen, dan AHY 7,7 persen.
Rico menilai, sistem presidensial membuat figur presiden menjadi pusat sorotan setiap ada dinamika nasional. “Ketika ada isu negatif, dampaknya langsung terasa ke figur nomor satu,” ujarnya.
Baca Juga: 7 Mobil Terbaik Rp80 Jutaan yang Minim Drama dan Irit BBM, Ada Toyota Yaris hingga Kijang Innova !
Presidential Threshold 0 Persen Ubah Peta
Salah satu faktor penting dalam Survei Median kali ini adalah perubahan sistem pencalonan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold membuat semua partai peserta pemilu berpeluang mengusung calon sendiri.
Kondisi ini diprediksi memunculkan lebih banyak poros dan figur. Partai tidak lagi wajib berkoalisi untuk mengusung capres. Artinya, setiap partai perlu menyiapkan tokoh unggulan sejak dini.
“Kalau presidential threshold nol persen, tiap partai wajib punya tokohnya. Kalau tidak, publik akan bertanya memilih partai itu karena apa?” kata Rico.
Respons Partai: Tegak Lurus ke Prabowo
Menanggapi hasil Survei Median, sejumlah partai menegaskan masih fokus mendukung pemerintahan saat ini. Juru Bicara PSI Valdo Maldini menegaskan partainya tetap mendukung Prabowo untuk 2029.
Menurutnya, elektabilitas Prabowo yang masih dominan menunjukkan stabilitas kepemimpinan. PSI juga menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan pasangan jika kembali maju di Pilpres 2029.
Sementara itu, politikus Demokrat Andi Arief menyebut pembahasan Pilpres 2029 masih terlalu dini. Namun ia mengakui sistem nol persen membuka peluang setiap ketua partai untuk maju, selama memiliki elektabilitas yang memadai.
Fenomena Tokoh Baru
Survei Median juga mencatat kemunculan figur alternatif seperti Purbaya Yudhi Sadewa dan Dedi Mulyadi. Keduanya dinilai memiliki gaya komunikasi yang kuat dan dianggap merepresentasikan suara publik.
Namun, Rico mengingatkan, kenaikan cepat tidak selalu bertahan lama. Elektabilitas yang ditopang citra harus dibarengi kinerja nyata, terutama dalam isu ekonomi yang kini menjadi perhatian utama publik.
Dengan waktu sekitar tiga tahun menuju Pilpres 2029, Survei Median ini menjadi indikator awal arah kompetisi. Meski secara etik koalisi masih solid, publik tampak mulai melirik sejumlah nama sebagai alternatif kepemimpinan nasional ke depan.