TULUNGAGUNG - Isu mengenai 9 naga Indonesia yang disebut menguasai perekonomian nasional kembali ramai diperbincangkan. Istilah ini merujuk pada kelompok konglomerat besar yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam sistem ekonomi dan bisnis di Indonesia.
Perdebatan mengenai 9 naga Indonesia sering dikaitkan dengan berbagai persoalan ekonomi nasional, mulai dari ketimpangan kekayaan hingga lambatnya pertumbuhan ekonomi. Bahkan, sebagian pihak menilai dominasi konglomerat menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia sulit menjadi negara maju.
Namun, sejumlah analisis menyebut persoalan tersebut tidak sesederhana menyalahkan para pengusaha besar. Ada faktor lain yang dinilai lebih berpengaruh, yakni stabilitas hukum, sistem politik, serta kepemimpinan nasional.
Baca Juga: Sempat Dicari Ibunya, Bocah 7 Tahun di Tulungagung Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Lele Warga
Investasi Asing Dinilai Masih Rendah
Salah satu indikator yang sering dibahas dalam konteks ini adalah rendahnya Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung di Indonesia.
Investasi asing memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui investasi tersebut, perusahaan asing dapat membuka pabrik, menciptakan lapangan kerja, serta mentransfer teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal.
Namun, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, porsi investasi asing di Indonesia dinilai masih relatif kecil.
Sebagai contoh, investasi asing di Singapura mencapai sekitar 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, Indonesia hanya berada di kisaran sekitar 1,9 persen.
Bahkan Vietnam yang juga merupakan negara berkembang memiliki tingkat investasi asing sekitar 4,4 persen dari PDB.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa negara dengan potensi ekonomi besar seperti Indonesia justru belum mampu menarik investasi asing secara optimal?
Baca Juga: Dr Desi Kembali Pimpin IKA Unair Cabang Tulungagung
Faktor Kepastian Hukum dan Politik
Banyak pengamat menilai salah satu penyebab utama rendahnya investasi asing adalah persoalan kepastian hukum dan stabilitas politik.
Investor global umumnya membutuhkan jaminan bahwa aturan bisnis tidak akan berubah secara tiba-tiba. Mereka juga membutuhkan sistem hukum yang adil dan transparan agar investasi yang ditanamkan dapat berjalan dengan aman.
Ketika regulasi dianggap mudah berubah atau hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka kepercayaan investor akan menurun.
Beberapa laporan internasional juga menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum, sistem peradilan, serta praktik korupsi.
Hal-hal tersebut menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di suatu negara.
Kroni Kapitalisme dan Peran Konglomerat
Istilah kapitalisme kroni juga sering muncul dalam diskusi mengenai ekonomi Indonesia. Sistem ini merujuk pada kondisi ketika kesuksesan bisnis dipengaruhi oleh kedekatan antara pengusaha dan pejabat pemerintah.
Baca Juga: Haji Her Sultan Madura Gelar Acara Selawat dan Bagi-bagi Uang, Istana 3 Hektar Jadi Sorotan Publik
Meski sering dianggap negatif, kapitalisme kroni sebenarnya tidak selalu berdampak buruk jika dikelola dengan baik.
Contohnya dapat dilihat di Korea Selatan yang memiliki kelompok konglomerat besar bernama chaebol, seperti Samsung, LG, dan Hyundai. Perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan dukungan pemerintah untuk berkembang, sekaligus mendorong kemajuan teknologi dan industri nasional.
Hasilnya, kontribusi perusahaan-perusahaan besar tersebut terhadap ekonomi Korea Selatan sangat signifikan.
Baca Juga: Haji Her Sultan Madura Gelar Acara Selawat dan Bagi-bagi Uang, Istana 3 Hektar Jadi Sorotan Publik
Namun, perbedaan utama terletak pada bagaimana pemerintah mengatur dan mengarahkan perkembangan sektor swasta tersebut.
Tantangan Struktur Ekonomi Indonesia
Di Indonesia, sebagian besar konglomerat besar masih bergerak di sektor sumber daya alam, properti, atau perdagangan. Sementara itu, sektor teknologi dan manufaktur berteknologi tinggi masih relatif terbatas.
Padahal sektor tersebut sering menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju.
Sejarah kolonial juga disebut memiliki pengaruh terhadap struktur ekonomi Indonesia saat ini. Selama masa penjajahan Belanda, sistem ekonomi yang berkembang lebih berfokus pada eksploitasi sumber daya dan perdagangan, bukan pembangunan industri.
Selain itu, dinamika sosial dan politik di masa lalu juga membentuk hubungan antara pengusaha dan kekuasaan yang masih terasa hingga saat ini.
Peran Kepemimpinan Nasional
Banyak pengamat sepakat bahwa kunci utama untuk mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia terletak pada kualitas kepemimpinan nasional.
Pemimpin yang kuat dinilai harus mampu menciptakan stabilitas hukum, memperbaiki sistem birokrasi, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi dijalankan secara konsisten.
Konsep kabinet zaken, yaitu kabinet yang diisi oleh para profesional berdasarkan keahlian, juga sering disebut sebagai salah satu model kepemimpinan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan.
Dengan kepemimpinan yang kuat dan sistem hukum yang stabil, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menarik investasi global dalam jumlah lebih besar.
Jika hal tersebut dapat terwujud, Indonesia tidak hanya berpeluang mencapai visi Indonesia Emas 2045, tetapi juga bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Editor : Axsha Zazhika