TULUNGAGUNG – Fasilitas umum desa memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar bangunan atau sarana yang berada di lingkungan permukiman. Keberadaannya berkaitan dengan kebutuhan bersama, akses masyarakat, keamanan lingkungan, hingga ruang interaksi warga yang digunakan dari waktu ke waktu.
Fasilitas umum desa perlu dipertahankan ketika masih memiliki manfaat bagi masyarakat. Penggunaan bersama menjadi salah satu alasan penting karena sarana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan perseorangan, melainkan mendukung aktivitas warga di lingkungan setempat.
Dalam konteks pengelolaan desa, fasilitas yang berstatus sebagai kekayaan desa juga memiliki prinsip pengelolaan yang mengutamakan kepentingan umum. Undang-Undang Desa mengatur bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas, termasuk kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat desa.
Baca Juga: Fungsi Poskamling bagi Warga Desa, Bukan Sekadar Tempat Ronda Malam
Fasilitas Umum Dibangun untuk Digunakan Bersama
Fasilitas umum memiliki nilai penting karena manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Jalan lingkungan, ruang terbuka, tempat kegiatan warga, hingga fasilitas keamanan seperti pos kamling dapat menjadi bagian dari sarana yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ketika fasilitas tersebut digunakan bersama, keberadaannya juga dapat membantu menciptakan aktivitas sosial di lingkungan. Warga memiliki ruang untuk berinteraksi, berkoordinasi, dan menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan bersama.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa juga berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.
Karena itu, keberadaan sarana publik di desa tidak semata-mata dapat dilihat dari bentuk fisiknya. Fungsi dan manfaatnya bagi warga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan ketika muncul persoalan mengenai penggunaan maupun keberlanjutannya.
Baca Juga: Pendaftar BPD Tulungagung Capai 4.646 Orang, Ribuan Warga Berebut Kursi di 256 Desa
Pos Kamling Bisa Memiliki Nilai Sosial dan Sejarah
Salah satu contoh fasilitas umum yang memiliki fungsi langsung bagi masyarakat adalah pos kamling. Selain mendukung kegiatan keamanan lingkungan, pos tersebut dapat menjadi tempat warga bertemu dan berkoordinasi mengenai kondisi lingkungan.
Nilai sebuah fasilitas juga dapat bertambah ketika telah digunakan masyarakat dalam waktu yang panjang. Bangunan yang telah menjadi bagian dari aktivitas warga selama puluhan tahun dapat memiliki makna sosial dan historis bagi lingkungan tempatnya berada.
Hal tersebut tercermin dalam persoalan fasilitas umum di Desa Sukowidodo, Kecamatan Karangrejo. Warga mempersoalkan pembongkaran sebuah pos kamling yang disebut telah berdiri selama puluhan tahun dan selama ini menjadi bagian dari lingkungan masyarakat.
Pos tersebut berada di lokasi strategis, tepatnya di sebelah Pasar Desa Sukowidodo dan dekat dengan lapangan. Warga berharap fasilitas itu tetap dipertahankan dan dapat kembali digunakan untuk kepentingan umum.
Persoalan tersebut telah berlangsung sekitar empat hingga lima bulan. Warga kemudian menyampaikan keberatan kepada Satpol PP dan berharap pihak-pihak yang berkaitan dapat dipertemukan untuk mencari penyelesaian bersama.
Baca Juga: Mengenal Fungsi BPD di Desa, Bukan Sekadar Wakil Warga, Ini Tugas Pentingnya dalam Pemerintahan Desa
Kepentingan Bersama Perlu Menjadi Pertimbangan
Ketika terjadi persoalan mengenai fasilitas umum desa, kepentingan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Terlebih apabila sarana tersebut telah digunakan dalam waktu lama dan mempunyai fungsi yang masih dibutuhkan warga.
Dalam pengelolaan aset desa, pemerintah telah memiliki ketentuan yang mengatur penatausahaan, penggunaan, hingga pemindahtanganan aset. Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan masih berstatus berlaku.
Aturan tersebut antara lain mengatur mekanisme terkait aset desa, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum dan sejumlah tahapan yang melibatkan pemerintah desa serta musyawarah desa dalam konteks tertentu.
Artinya, fasilitas umum desa yang memiliki fungsi bagi masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan yang jelas. Persoalan mengenai penggunaan, perubahan, atau pengalihannya sebaiknya tidak mengabaikan status, fungsi, serta kepentingan warga yang selama ini memanfaatkannya.
Kasus di Sukowidodo menunjukkan bahwa sebuah fasilitas sederhana dapat memiliki arti yang besar bagi lingkungan. Pos kamling bukan hanya bangunan, tetapi juga berkaitan dengan fungsi keamanan, interaksi sosial, dan bagi warga setempat memiliki nilai sejarah.
Mempertahankan fasilitas umum desa pada akhirnya bukan berarti mempertahankan bangunan tanpa melihat kebutuhannya. Yang terpenting adalah memastikan setiap sarana yang masih bermanfaat tetap dikelola secara tertib, memiliki status yang jelas, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Vidya Sajar FitriSumber : Diolah dari berbagai sumber