RADARTULUNGAGUNG,JAWAPOS.COM - Soekarno merupakan salah satu tokoh utama dalam sejarah Indonesia. Sebagai presiden pertama, ia memiliki peran besar dalam perjalanan awal Republik. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai berbagai kebijakan dan manuver politik yang hingga kini menjadi bagian dari perdebatan sejarah, terutama ketika Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin.
Perubahan politik tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada pertengahan 1950-an, sistem Demokrasi Parlementer menghadapi berbagai persoalan. Konflik antarkekuatan politik, ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta perbedaan pandangan mengenai arah negara ikut membentuk situasi politik yang semakin rumit.
Baca Juga: Wisata Labuan Bajo: 5 Destinasi Populer, dari Pulau Padar hingga Kanawa
Soekarno dan Kritik terhadap Demokrasi Parlementer
Pada 1956, Soekarno semakin terbuka mengkritik sistem parlementer. Ia menilai persaingan partai politik menyebabkan ketidakstabilan dan menghambat jalannya revolusi Indonesia.
Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemdikbud mencatat bahwa dalam pidatonya pada 28 Oktober 1956, Soekarno menyampaikan gagasan untuk “mengubur” partai-partai politik dan mulai memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin. Dalam pandangan Soekarno saat itu, Demokrasi Terpimpin dimaksudkan sebagai demokrasi yang dipimpin melalui musyawarah, bukan sistem diktator.
Perubahan tersebut mendapat kritik dari sejumlah tokoh, termasuk Mohammad Hatta. Hatta kemudian mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956. Setelah itu, hubungan politik antara kedua tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai Dwitunggal memasuki fase baru.
Ketegangan politik juga terjadi antara pemerintah pusat dan sejumlah kelompok militer di daerah. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi pemberontakan PRRI dan Permesta pada akhir 1950-an. Pemerintah pusat meresponsnya dengan operasi militer.
Baca Juga: 10 Destinasi Wisata Labuan Bajo yang Wajib Dikunjungi, Ada Bukit Cinta hingga Melo
Dekrit 5 Juli 1959 dan Demokrasi Terpimpin
Perubahan besar terjadi pada 5 Juli 1959 ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit tersebut membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Peristiwa ini menandai berakhirnya periode Demokrasi Parlementer dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.
Dalam sistem baru tersebut, posisi presiden menjadi jauh lebih kuat. Kemdikbud mencatat bahwa setelah dekrit, dibentuk lembaga-lembaga baru, termasuk DPR Gotong Royong yang anggotanya ditetapkan melalui keputusan presiden.
Perubahan itu kemudian menjadi salah satu dasar bagi munculnya penilaian bahwa pemerintahan Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin semakin terpusat. Kajian sejarah Kemdikbud juga mencatat bahwa Demokrasi Terpimpin kerap diasosiasikan dengan kepemimpinan Soekarno yang otoriter, meskipun sistem tersebut pada awalnya dipandang sebagai upaya mengatasi konflik politik yang terjadi pada pertengahan 1950-an.
Baca Juga: 10 Destinasi Wisata Labuan Bajo yang Wajib Dikunjungi, Ada Bukit Cinta hingga Melo
Pembubaran Partai dan Menguatnya Kekuasaan Presiden
Dalam perkembangannya, hubungan Soekarno dengan sejumlah kekuatan politik semakin kompleks. Pemerintah kemudian membubarkan Masyumi dan PSI pada 1960. Kebijakan tersebut menjadi salah satu contoh penting mengenai semakin kuatnya campur tangan kekuasaan presiden terhadap kehidupan politik pada masa Demokrasi Terpimpin.
Di sisi lain, Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan politik yang mendukungnya. PKI menjadi salah satu kekuatan penting dalam politik era tersebut, sementara Angkatan Darat juga memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan kehidupan ekonomi.
Situasi itu membuat politik Indonesia semakin dipenuhi persaingan antarkekuatan. Soekarno juga menjalankan politik luar negeri yang agresif, termasuk perjuangan merebut Irian Barat dan kemudian Konfrontasi Malaysia.
Dalam persoalan Irian Barat, Indonesia menjalankan tekanan diplomatik dan militer. Kampanye Trikora pada 1961 menjadi bagian dari upaya tersebut. Setahun kemudian, melalui Perjanjian New York, Belanda menyetujui pengalihan administrasi Irian Barat kepada Indonesia.
Sementara itu, konfrontasi dengan Malaysia melalui Dwikora menambah beban politik dan ekonomi Indonesia. Pada saat yang sama, persaingan antara PKI dan militer semakin tajam.
Rangkaian persoalan tersebut akhirnya membawa Indonesia menuju krisis politik 1965. G30S menjadi salah satu titik balik penting yang kemudian diikuti perubahan besar dalam kekuasaan dan berakhirnya era Soekarno.
Dengan demikian, perjalanan pemerintahan Soekarno tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Ia memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan identitas nasional, tetapi periode pemerintahannya juga memperlihatkan pergeseran sistem politik, pemusatan kekuasaan, konflik antarkekuatan, serta kebijakan yang menimbulkan kontroversi.
Baca Juga: Wisata Dieng: Road Trip Mengejar Sunrise Sikunir hingga Telaga Menjer
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : Pinterest