RADARTULUNGAGUANG,JAWAPOS.COM - Perjalanan politik Soekarno memasuki titik kritis setelah peristiwa G30S 1965. Demonstrasi mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat meningkat, sementara kondisi ekonomi memburuk. Krisis politik tersebut kemudian berujung pada keluarnya Supersemar pada 11 Maret 1966 dan berakhir dengan pemberhentian Soekarno sebagai presiden oleh MPRS pada 1967.
Peralihan kekuasaan tersebut hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Ada kajian yang melihat prosesnya sebagai peralihan kekuasaan yang berlangsung bertahap, sementara istilah seperti "kudeta merangkak" merupakan bagian dari interpretasi sejarah yang diperdebatkan.
Krisis Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno menjalankan gagasan Nasakom, yang menggabungkan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Dalam praktik politik saat itu, PKI menjadi salah satu kekuatan yang memperoleh ruang besar.
Hubungan Indonesia dengan negara-negara besar juga menjadi bagian dari politik luar negeri Soekarno. Indonesia memainkan peran penting dalam Konferensi Asia Afrika 1955 dan mempertahankan politik luar negeri yang menentang kolonialisme serta imperialisme.
Namun, hubungan Indonesia dengan negara Barat memburuk, terutama dalam persoalan Malaysia. Pemerintah Soekarno menjalankan politik Konfrontasi dan pada 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB.
Di dalam negeri, hubungan antara kelompok politik, militer, dan PKI semakin tegang. Situasi tersebut menjadi semakin rumit menjelang peristiwa G30S 1965.
Ekonomi Indonesia Mengalami Krisis
Selain persoalan politik, Indonesia menghadapi masalah ekonomi serius pada pertengahan 1960-an. Bank Indonesia mencatat inflasi mencapai sekitar 600 persen pada 1965, sedangkan dokumen BI lainnya mencatat inflasi 1966 mencapai 635,3 persen.
Kenaikan harga juga terlihat pada bahan makanan. Data Bank Indonesia menunjukkan indeks harga bahan makanan meningkat sangat tinggi sepanjang 1960-1965. BI menyebut sejumlah faktor, antara lain dampak pembiayaan perjuangan pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia, spekulasi perdagangan, serta tidak seimbangnya produksi dan permintaan bahan pangan.
Pada masa itu pemerintah juga menjalankan konsep Ekonomi Terpimpin. Bank Indonesia menjelaskan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno memperkenalkan konsep tersebut dan melakukan perubahan besar dalam struktur perbankan melalui kebijakan Bank Berdjoang.
Kondisi ekonomi inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan yang disuarakan dalam demonstrasi mahasiswa. Tuntutan yang dikenal sebagai Tritura antara lain pembubaran PKI, penurunan harga, dan perubahan kabinet.
G30S, Supersemar, dan Berakhirnya Kekuasaan Soekarno
Peristiwa G30S pada akhir September 1965 mengubah peta politik Indonesia. Setelah itu muncul tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan terhadap PKI. Demonstrasi mahasiswa terus berkembang dan tekanan politik terhadap Soekarno meningkat. Kajian mengenai KAMI mencatat adanya tuntutan mahasiswa agar Soekarno bertanggung jawab atas G30S serta persoalan ekonomi.
Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Supersemar yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Sehari kemudian, Soeharto membubarkan PKI.
Setelah itu, posisi politik Soekarno semakin melemah. MPRS menggelar sidang dan menolak pidato pertanggungjawaban Nawaksara beserta pelengkapnya. Museum Kepresidenan Balai Kirti mencatat bahwa keputusan MPRS kemudian menyatakan Soekarno lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.
Pada 12 Maret 1967, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan keputusan tersebut, masa kepresidenan Soekarno secara politik berakhir.
Karena itu, akhir pemerintahan Soekarno tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Krisis ekonomi, konflik politik setelah G30S, meningkatnya tekanan mahasiswa, hubungan antara militer dan PKI, serta perubahan dukungan politik di MPRS semuanya menjadi bagian dari proses yang berlangsung sepanjang 1965-1967.
Pembahasan mengenai apakah proses tersebut merupakan kudeta atau peralihan kekuasaan konstitusional juga tetap menjadi kajian sejarah. Yang tercatat secara institusional adalah Soekarno masih berstatus presiden hingga proses politik di MPRS berujung pada penetapan Soeharto sebagai pejabat presiden pada Maret 1967.
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : Pinterest