RADARTULUNGAGUNG,JAWAPOS.COM - Supersemar menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian perubahan politik Indonesia yang berujung pada berakhirnya kekuasaan Soekarno dan munculnya Orde Baru. Surat Perintah 11 Maret 1966 itu memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Peristiwa setelahnya secara bertahap mengubah keseimbangan kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyebut Supersemar sebagai salah satu arsip yang sangat penting dalam historiografi Indonesia. Keberadaan naskah asli Supersemar juga menjadi bagian dari persoalan kearsipan yang hingga kini menarik perhatian karena arsip tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA).
Krisis Ekonomi dan Ketegangan Politik
Menjelang lahirnya Supersemar, Indonesia menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang berat. Bank Indonesia mencatat inflasi pada 1965 mencapai sekitar 600 persen. Kenaikan harga bahan makanan juga sangat tinggi pada periode 1960 hingga 1965. Sejumlah faktor yang disebut antara lain dampak konfrontasi Malaysia, perjuangan pembebasan Irian Barat, spekulasi perdagangan, serta berkurangnya persediaan bahan pangan.
Di sisi politik, hubungan antara kelompok pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat semakin tegang. Situasi tersebut semakin memburuk setelah G30S 1965, yang menewaskan sejumlah perwira Angkatan Darat.
Setelah peristiwa tersebut, Soeharto mengambil peran penting dalam pemulihan keamanan dari posisinya sebagai pimpinan Angkatan Darat. Pemerintah kemudian menghadapi demonstrasi mahasiswa yang semakin besar.
Gerakan mahasiswa melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menyuarakan Tritura, yakni pembubaran PKI, pembubaran atau perombakan Kabinet Dwikora, serta penurunan harga. Kemdikbud mencatat tuntutan tersebut muncul di tengah kondisi ekonomi dan politik yang semakin tegang.
Baca Juga: Wisata Lombok: Jelajah Bukit Merese, Mandalika hingga Desa Sade
Supersemar Mengubah Peta Kekuasaan
Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah kepada Soeharto. Berdasarkan arsip ANRI, perintah tersebut berkaitan dengan tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta koordinasi dengan pimpinan angkatan lainnya.
Sehari kemudian, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan organisasi tersebut terlarang. Langkah ini menjadi salah satu tindakan pertama setelah Supersemar dan kemudian diikuti berbagai perubahan politik.
Pada Juni-Juli 1966, MPRS menggelar Sidang Umum. Supersemar kemudian dikukuhkan melalui Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Dalam sidang yang sama, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang dikenal sebagai Nawaksara.
Nawaksara kemudian dinilai belum memadai oleh MPRS. Soekarno diminta memberikan pelengkap pertanggungjawaban. Namun, penjelasan tersebut kembali dinilai tidak memuaskan sehingga posisi politik Soekarno semakin melemah.
Perubahan tersebut tidak berlangsung hanya dalam satu peristiwa. Sepanjang 1966 hingga 1967, kewenangan pemerintahan secara bertahap bergeser. Soekarno masih berstatus Presiden RI, sementara Soeharto memimpin Presidium Kabinet dan memegang peran sentral dalam pemerintahan.
Berakhirnya Kekuasaan Soekarno
Tekanan politik terus meningkat hingga akhirnya MPRS menggelar Sidang Istimewa pada Maret 1967. Berdasarkan catatan ANRI, sidang tersebut menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada Maret 1967.
Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemdikbud juga mencatat bahwa pada 12 Maret 1967, Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden Republik Indonesia. Soekarno dengan demikian tidak lagi menjalankan kekuasaan pemerintahan seperti sebelumnya.
Status Soeharto sebagai presiden kemudian dikukuhkan pada 1968, bukan pada 1967. Karena itu, rangkaian Supersemar hingga Sidang Istimewa MPRS perlu dilihat sebagai proses politik yang berlangsung bertahap, bukan satu peristiwa tunggal.
Peralihan tersebut kemudian menjadi awal periode yang dikenal sebagai Orde Baru. Sementara itu, Supersemar tetap menjadi salah satu dokumen paling penting sekaligus kontroversial dalam sejarah politik Indonesia karena berkaitan langsung dengan perubahan kekuasaan dari Soekarno menuju Soeharto.
Baca Juga: 15 Wisata Lombok yang Menarik, Ada Rinjani, Gili Trawangan hingga Mandalika
Editor : Fadhilah Salsa BellaSumber : Pinterest