RADAR TULUNGAGUNG – Jangan asal bikin turnamen esports kalau tak ingin dihentikan di tengah jalan! Pengurus Esports Indonesia (ESI) Kabupaten Tulungagung menegaskan bahwa setiap kompetisi esports berskala menengah hingga besar harus mengantongi izin resmi dari PBESI, induk organisasi esports nasional.
Tanpa izin, turnamen dianggap ilegal dan dapat dibubarkan, bahkan dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Plt Sekretaris ESI Kabupaten Tulungagung, Shiva Rosyadi, mengatakan bahwa maraknya turnamen yang digelar tanpa koordinasi membuat pihaknya harus menyuarakan ulang aturan yang berlaku.
Sesuai Pasal 16 dalam regulasi PBESI, klasifikasi turnamen berdasarkan nominal hadiah menjadi dasar kewajiban izin dan pengawasan.
Menurut Shiva, turnamen dengan hadiah di atas Rp100 juta dikategorikan skala besar, sementara hadiah antara Rp15 juta hingga Rp100 juta disebut skala menengah. Kedua skala ini wajib memperoleh izin dan diawasi langsung oleh PBESI.
"Jika penyelenggara menggelar turnamen tanpa izin, maka kegiatan tersebut dianggap ilegal dan dapat diberhentikan. PBESI bahkan bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menghentikannya," terang Shiva, Jumat (28/6).
Lebih lanjut, Shiva menjelaskan bahwa turnamen skala kecil, yakni yang menghadiahkan kurang dari Rp15 juta, tidak menjadi kewenangan PBESI maupun ESI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Namun, ia tetap mengimbau agar penyelenggara mengedepankan etika dan berkoordinasi dengan pengurus lokal untuk menjaga kualitas serta kredibilitas kegiatan.
“Penyematan logo PBESI juga tidak boleh sembarangan. Jika dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan, maka itu dianggap pelanggaran,” tambahnya.
Pihak ESI Tulungagung berharap agar seluruh komunitas dan vendor esports di wilayah ini semakin sadar akan pentingnya regulasi dalam membangun ekosistem esports yang profesional dan berkelanjutan. Koordinasi dan komunikasi dengan pengurus resmi menjadi langkah awal untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.