Trenggalek - Pengambilan data registrasi sosial ekonomi (regsosek) di Bumi Menak Sopal sempat terhambat bencana alam. Progres pengolahan data regsosek dari Badan Pusat Statistik (BPS) Trenggalek kini menyisakan 30 persen, dengan target selesai pada Maret 2023 nanti.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek Emil Wahyudiono membenarkan bahwa pada masa awal pengambilan data regsosek, Kabupaten Trenggalek sedang dilanda bencana alam. Ketika tim melaksanakan pendataan pada H-2, beberapa wilayah di Trenggalek dilanda banjir besar dan jembatan putus. “Terus Watulimo banjir, jadi seperti itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Karena orang-orang yang akan didata itu tidak bisa langsung diwawancarai pada waktu itu," ucapnya.
Peristiwa itu mengakibatkan proses pengambilan data menjadi lebih panjang karena harus menunggu situasi aman kembali. Padahal, pendataan regsosek ini mengharuskan tim lapangan untuk turun langsung secara door-to-door.
Pihaknya mengakui bahwa masih tersisa 30 persen data regsosek yang belum diolah. Data-data itu merata di seluruh kecamatan di Trenggalek karena proses pendataan tidak berdasarkan prioritas per kecamatan.
Secara umum, menurut Emil Wahyudiono, regsosek berangkat dari Perpres 22/2022. Tujuannya untuk basis data Indonesia. Dalam hal itu, BPS Trenggalek sebatas melaksanakan tugas pendataan. Karena itu, output data regsosek menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. “Intinya itu akan menjadi basis data yang bisa digunakan untuk satu data Indonesia," tuturnya.
Disinggung tentang target selesai pengolahan data regsosek, Emil menyebut tahun ini (2023, Red). Dari mekanismenya, pengolahan data regsosek ditargetkan selesai pada Maret. Pascapengolahan data nanti mulai tahapan validasi data dengan Forum Konsultasi Publik (FKP). “Target regsosek sampai jelang FKP itu sekitar April. Data itu harus sudah terolah semuanya. Sementara FKP, kita akan undang hingga ke level wilayah," ujarnya.
Lebih lanjut, tahapan validasi data regsosek nantinya dengan mengundang ketua rumah tangga (RT) untuk mencocokkan data dan sosialisasi tingkat kesejahteraan warga berdasarkan peringkat. “Misal ada 100 KK, kita sudah me-ranking by statistik. Ranking 1 KK A sampai 100 level terendah. Itu disampaikan ke ketua RT, sudah cocok atau belum," ucapnya.
Mengenai validasi data, Emil menilai itu merupakan langkah untuk menjaga kualitas data. Karena, data statistik itu berdasarkan dari variabel-variabel di lapangan. "Perhitungan statistik itu tidak murni atau sepenuhnya benar sehingga validasi data terus dilakukan," ujarnya. (tra/c1/rka) Editor : Anggi Septian Andika Putra