TRENGGALEK - Dua tahun terakhir, angka perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek turun konsisten.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Trenggalek Novita Hardini menjelaskan, angka perkawinan anak mulanya sebesar 7,67 persen pada 2021.
Di tahun berikutnya (2022), angka perkawinan anak itu turun menjadi 3,8 persen.
"Kini sampai semester I 2023, angka perkawinan anak menyisakan 2,1 persen," kata istri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, usai menghadiri workshop Pencegahan Perkawinan Anak (CEPAK) bagi TP PKK Kabupaten/Kota di Gedung Bhawarasa, Selasa (1/ 8) pagi.
Pihaknya menilai, capaian itu menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Trenggalek karena berhasil menekan peningkatan angka perkawinan anak secara kontinu.
"Cegah perkawinan anak merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tokoh agama, pengadilan agama, dan beberapa pihak terkait lainnya," ucapnya.
Tak cukup itu, lanjut dia, para stakeholder itu pun perlu menyepakati standar operasional prosedur (SOP) perkawinan usia anak, agar memberikan perlindungan kepada anak.
"Kini para orang tua sudah banyak yang sadar undang-undang perkawinan anak menetapkan batas usia minimal diperbolehkan dalam perkawinan itu 19 tahun," ujarnya.
Namun begitu, ibu tiga anak itu mengaku, konsistensi Kabupaten Trenggalek menekan angka perkawinan anak itu harus dipertahankan.
Di antara upayanya, yakni menggerakkan dan membangun komitmen para kader dari ke tingkat dasa wisma hingga mewujudkan Desa Nol Perkawinan Anak.
"Serta aktif menggelar kampanye pencegahan perkawinan anak di elemen organisasi masyarakat, forum perempuan, forum anak, forum pemerintah desa dan kabupaten," tegasnya.
Lain itu, Pemkab Trenggalek memiliki pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berfungsi memberikan edukasi pola pengasuhan yang benar.
"Setiap anak yang mau menikah dengan alasan apapun itu wajib dilakukan assesment oleh Puspaga yang diasuh oleh psikolog dari Dinas Sosial," ungkapnya.
Begitupun dengan antisipasi perkawinan anak di tingkat pemdes. Novita mengatakan, penerbitan formulir N1 tetap mengacu Puspaga.
"Hari ini, Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek dipilih untuk menceritakan best practice apa saja yang Trenggalek telah lakukan untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Trenggalek," tuturnya.
Pihaknya pun mewakili TP PKK menyampaikan, beberapa inovasi dan langkah strategis dalam menekan angka perkawinan anak.
"Tidak hanya ketika saat ini, tapi sejak 2019 sudah menjadi perhatian kami tentang bagaimana memberikan kemerdekaan yang benar-benar merdeka bagi anak-anak," ujarnya.
"Kita harus pahami, bahwa kita tidak butuh siapapun selain diri kita sendiri untuk bisa membantu masa depan kita. Maka dari itu tujuan utamanya haruslah meningkatkan kapasitas diri, supaya bisa menjadi pelindung bagi kita sendiri kedepannya," tuturnya.
"Bagi saya, ilmu pengetahuan itu adalah kunci, karena saya merasakan bagaimana menjadi anak yang pernah diminta dan bertumbuh dalam budaya yang percaya bahwa menikah itu guna mengangkat derajat ekonomi keluarga," ucapnya.
"Namun saya menolak dengan penuh keyakinan. Saya yakin, tanpa ilmu dan pengetahuan, derajat kemiskinan lah yang akan meningkat," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin memuji upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek karena angkanya konsisten turun.
"Trenggalek semakin ke sini penurunannya semakin sangatlah signifikan. Kalau dilihat Trenggalek adalah kabupaten yang cukup dingin dan daerah-daerah cukup dingin ini biasanya bahaya," ujarnya.
"Cuaca yang mendukung sehingga banyak anak yang kemudian ingin cepat menikah. Tetapi karena komitmen banyak pihak sehingga dapat menekan angka pernikahan anak sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun angka perkawinan anak semakin menurun," tambahnya.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra