TRENGGALEK - Insiden tawuran hingga menyebabkan korban jiwa di Taiwan, dikabarkan melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Trenggalek.
Insiden tawuran itu sudah beredar di berbagai kanal media sosial. Namun validasi data adanya keterlibatan PMI Trenggalek, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek meminta untuk menunggu rilis resmi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Kepala Disperinaker Trenggalek Heri Yulianto mengatakan, informasi masih bersifat informal, hasil komunikasi dari KDEI di Taiwan dan BP2MI.
"Pertama, jenasah sudah diurus oleh KDEI di Taiwan. Kedua, tersangka sudah ditangkap, tapi perlu kehati-hatian, perlu waktu yang tepat untuk merilis. Ketiga, informasi masih informal dari komunikasi KDEI, BP2MI, menunggu surat pemberhentian resmi Kemenlu," ungkap Heri.
Dari komunikasi itu, Heri menilai, dari informasi yang masih informal, maka pihaknya pun belum berani merilis apakah benar ada PMI asal Trenggalek yang terlibat.
Lebih lanjut, Kabid Penempatan Tenaga Kerja (Penta) Disperinaker Trenggalek Pujianto menjelaskan,
"Kita masih menunggu sepenuhnya dari stakeholder terkait daripada info kita salah," ungkap Selasa (5/9) pagi.
Puji tak memungkiri bahwa informasi tawuran di Taiwan sudah menyebar luas di media sosial (medsos). Di beberapa kanal medsos menyebutkan, diduga ada keterlibatan PMI asal Trenggalek.
Namun, tegas Puji, informasi yang beredar di medsos sementara ini masih simpang-siur, belum ada validasi data dari BP2MI.
"Kami masih tunggu validitas datanya dari BP2MI, kita nanti juga koordinasi dengan Kemenlu dan KDEI Taiwan. Terkait itu, identitas pengeroyok dan dikeroyok masih diselidiki kepolisian di Taiwan," ujarnya.
Lebih lanjut, semisal BP2MI dan Kemenlu sudah menyampaikan rilis resmi terkait tawuran di Taiwan, ternyata memang melibatkan PMI Trenggalek. Maka Disperinaker Trenggalek akan mendapat laporan.
"Setiap bentuk informasi apapun (tentang tawuran di Taiwan, Red), kita informasikan," tambah dia.
Sementara itu, jika tawuran itu melibatkan PMI, kata Puji, pemerintah tetap akan melakukan upaya pendampingan terhadap PMI kategori non prosedural. Yang mana pendampingan itu melalui Kemenlu.
"Misal itu prosedural, maka akan difasilitasi oleh BP2MI dan P3MI yang memberangkatkan. Kalau ilegal, itu difasilitasi oleh Kemenlu dan BP2MI," ujarnya.
Begitupun ketika hasil penyidikan ternyata ada keterlibatan PMI, maka pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pendampingan hukum.
"Misal pelaku orang Trenggalek, itu pasti dibela secara hukum yang berlaku di Taiwan. Misal pengacara Taiwan," pungkasnya. (tra)
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra