TRENGGALEK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar rapat paripurna tentang tiga rancangan peraturan daerah (raperda) pada Rabu (6/9) siang.
Rapat tertinggi bagi kalangan wakil rakyat kemarin dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan, meliputi Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, Agus Cahyono, dan Arik Sriwahyuni.
Selain itu, hadir juga Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek Syah M Natanegara, dan segenap jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Trenggalek.
Pada suatu kesempatan, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyampaikan bahwa rapat paripurna pada 6 September 2023 berisi pengesahan raperda P-APBD 2023, penyampaian nota APBD 2024 Bupati Trenggalek, dan raperda pajak dan retribusi.
"Pengesahan rancangan perda P-APBD 2023, nota RAPBD 2024 Bupati Trenggalek, nota pajak dan retribusi," ujarnya.
Dari beberapa raperda itu, Doding mengaku, baik P-APBD 2023 maupun RAPBD 2024 memiliki kapasitas masing-masing untuk mendukung program infrastruktur.
"Sektor infrastruktur, itu ada yang kita tingkatkan, juga 2024 ada peningkatan sekitar 50 persen tentang biaya modal infrastruktur," ucapnya.
Lebih lanjut, politikus dari fraksi PDIP itu mengatakan, struktur APBD Pemkab Trenggalek cenderung sudah diatur pemerintah pusat. Hematnya, tiap alokasi anggaran dari pemerintah pusat, maka anggaran itu yang akan direalisasikan di tingkat daerah.
"Dan itu jadi kajian di teman-teman (kedewanan, Red), jadi penyerapannya harus 100 persen," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan, performa DPRD dalam membahas raperda P-APBD 2023, kemudian mulai membahas nota RAPBD 2024, dan nota pajak dan retribusi, patut diapresiasi.
"Pembahasannya cepat, tepat waktu, dan segera kita mintakan persetujuan di gubernur Jatim," ujar suami Novita Hardini itu.
Dari rapat paripurna sore itu, Bupati Arifin menilai, poin pembahasan pada P-APBD memfokuskan pada infrastruktur.
"Kebetulan tadi menyasar ke desa-desa nanti juga cukup banyak, termasuk di dalamnya itu infrastruktur jalan," ujarnya.
Selain itu, poin RAPBD 2024 mengarah pada penanganan kemiskinan ekstrem. Ayah tiga anak itu mengaku, ke depan selain program bantuan sosial, juga ada program pemberdayaan masyarakat.
"Dengan begitu, sehingga program pemerintah agar lebih terasa di 2024," tegasnya. (tra)
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra