TRENGGALEK - Kerusakan infrastruktur jalan ke arah Kecamatan Pule, sudah menjadi atensi dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek.
Khususnya pada pembahasan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2024, Ketua Komisi III DPRD Trenggalek Pranoto mengatakan, akan ada pengalokasian anggaran untuk tiga ruas jalan di kecamatan tersebut.
"Penyelesaiannya di 2024 ini dianggarkan tentunya. Ada 3 ruas dengan anggaran yang bervariasi, ada yang Rp 750 juta, 500 juta, hingga Rp 1 Miliar (M)," ungkapnya.
Pranoto mengakui bahwa asumsi anggaran infrastruktur dalam RAPBD 2024 sebatas Rp 113 M, dan anggaran itu masih minim ketika meninjau kebutuhan perbaikan jalan di Kabupaten Trenggalek.
"Kalau untuk seluruh Kecamatan Pule, kebutuhannya hampir Rp 100 M. Artinya, apakah yang lain tidak perlu dibangun? tentunya tidak begitu," ujarnya.
Dengan kondisi fiskal yang minim, Komisi III mendorong pola perbaikan jalan rusak melalui skala prioritas. Yakni, mana-mana yang perlu didahulukan, maka itu yang wajib didahulukan.
Begitu sebaliknya, jika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menilai, ruas jalan yang bersangkutan belum begitu parah, maka perbaikan jalan ditunda dulu.
"2024 ini juga ada pilkada. Tentunya itu ada kewajiban pemerintah untuk dana sharing menggelar pilkada. Ini menjadi persoalan, di tengah kemampuan fiskal kita yang sulit, tapi ada belanja-belanja di luar kebutuhan rutin, maka pemerintah daerah harus mengutamakan hal-hal yang prioritas dulu," jelasnya.
Di sisi lain, Komisi III mengimbau agar pemkab terus mengawal peluang anggaran dari pemerintah pusat. Bagaimanapun ketika mengandalkan kemampuan fiskal pemkab untuk perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, maka itu tidak ada cukup.
Baca Juga: Pilih Desa Wisata yang Siap, Disparbud Trenggalek: Takut Ketika Datang Tidak Sesuai Ekspektasi
"Pengen kita jangan hanya melihat kemampuan keuangan kita, maka kita harus bagaimana menjemput bola, anggaran-anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)," ucapnya.
"Disampaikan Pak Kadis (PUPR), kebutuhan kita itu tidak seimbang dengan anggaran yang disediakan. Sehingga bagaimana temen-temen ini bisa menarik anggaran dari pemerintah pusat," pungkasnya. (tra)
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra