KOTA, Radar Trenggalek- Para anggota perlindungan masyarakat (linmas) atau dikenal dengan hansip yang bertugas pada pelaksanaan Pemilu 2024, harus siap sambatan (bekerja tak dibayar, Red). Pasalnya, anggaran untuk honor mereka kini belum jelas.
Hal tersebut dikhususkan bagi mereka yang melakukan pengamanan di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) atau tingkat desa dan panitia pemungutan kecamatan (PPK). Sebab, hingga kini anggaran untuk pembinaan anggota linmas belum ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran (Satpol PPK) Trenggalek. Padahal, anggaran tersebut biasanya selalu tersedia setiap pemilu.
“Sebenarnya anggaran untuk pemberian honor itu telah kami usulkan, tapi tidak tahu mengapa dicoret atau terkena refocusing,” ungkap Kepala Satpol PPK Trenggalek, Habib Solehudin.
Dia mengatakan, rencananya untuk pengamanan Pemilu 2024, satpol PPK mengerahkan 10 personel linmas di tiap PPS dan PPK. Total ada sekitar 1.710 personel yang bertugas di 157 PPS dan 14 PPK. Mereka bekerja selama tiga hari. Yakni, H-1, hari H, dan H+1 pencoblosan.
Rencana honor yang diberikan adalah sekitar Rp 150 ribu untuk setiap personel per hari. Artinya, tiap personel akan mendapatkan honor sekitar Rp 450 ribu. Karena itulah diperlukan anggaran sekitar Rp 769,5 juta.
“Untuk yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS), kami tak risau, karena honornya telah di-cover Komisi Pemilihan Umum (KPU),” katanya.
Sebenarnya untuk mengatasi permasalahan tersebut, satpol PPK telah membahasnya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Trenggalek. Hasilnya telah ditemukan jalan tengah, yakni untuk linmas yang bertugas di PPS desa akan di-cover menggunakan dana desa (DD).
Sebab, berdasarkan rapat terbatas bersama para kepala desa, DPMD mengaku ada ruang untuk hal tersebut. Dengan begitu, sementara ini permasalahan 1.520 personel linmas di desa ada jalan keluar.
Kini, satpol PPK tengah mengusulkan anggaran bagi personel linmas yang bertugas di 5 kelurahan dan 14 kecamatan. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 99 juta. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai operasional linmas yang bertugas di kelurahan dan kecamatan. Jumlahnya sekitar 190 personel dan satu pleton untuk petugas mobile di tingkat kabupaten. Namun, hal tersebut masih menunggu keputusan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Kemarin hasil rapat akhirnya disepakati dulu, untuk linmas yang ada di desa ini di-cover DD dulu,” ujar Habib.
“Tapi kalau kelurahan dan kecamatan ada anggaran dari pemkab, maka sampai saat ini masih kami usahakan,” jelas mantan camat Durenan ini. (jaz/c1/wen)
Editor : Whendy Gigih Perkasa