Trenggalek- Kondisi Pasar Sebo di Kecamatan Watulimo memprihatinkan. Banyak fasilitas di sana yang rusak. Pedagang berharap segera ada perbaikan. Sebab, pasar tradisional tersebut menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat. Karena itulah sudah sewajarnya pemerintah merobak pasar tersebut menjadi lebih baik.
Sumarto, salah seorang pedagang di Pasar Sebo mengaku, mayoritas fasilitas pasar mengalami kerusakan. Salah satunya saluran drainase yang kerap tersumbat. Kondisinya juga butuh perbaikan. Jika saluran tersebut mampet, air tak bisa mengalir hingga akhirnya meluber. "Pasar Sebo itu sudah 65 persen fasilitasnya hampir roboh semua," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Selain saluran drainase, lanjut pria ramah itu, bangunan pasar yang menggunakan kayu sudah lapuk dimakan usia. Bahkan kini nyaris ambruk. Kios pedagang mayoritas juga model lama. “Memang ini (Pasar Sebo, Red) sudah waktunya diperbaiki,”katanya.
Sebelumnya, lanjut Sumarto, pernah ada perbincangan terkait rencana revitalisasi atau perbaikan Pasar Sebo. Namun hingga kini hal itu belum terwujud. Pedagang pun menanti sudah cukup lama.
"Dia (bupati Trenggalek, Red) itu bilang katanya mau direnovasi, mau dibangun sedikit-sedikit tapi sampai sekarang belum ada," lanjutnya.
Dia juga menyoroti perihal kenaikan retribusi pasar yang dinilai memberatkan pedagang. Karena itulah dia meminta pemerintah agar segera membuat kebijakan yang tentunya menguntungkan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskomidag) Trenggalek, Saniran mengatakan, pada 2023 pihaknya mengusulkan revitalisasi Pasar Sebo. Pasar tersebut dimaksudkan untuk menjadi pasar tematik. Anggaran yang diusulkan untuk revitalisasi sekitar Rp 3 miliar. "Kami usulkan Rp 3 miliar, semoga saja bisa realisasi karena memang usulannya ini lewat aplikasi dan kuotanya terbatas," jelasnya.
Terkait retribusi pasar, Saniran mengaku sudah beberapa tahun tidak ada penyesuaian. Karena itulah ada sedikit kenaikan. Namun lantaran pedagang keberatan hingga melakukan aksi turun ke jalan, pemkab akhirnya mengkaji ulang. Tuntutan dari pedagang menjadi bahan evaluasi bersama. Tujuannya, mencari solusi agar kebijakan yang dihasilkan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (kho/wen)
Editor : Whendy Gigih Perkasa