Trenggalek- Kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di salah satu SMP favorit wilayah Kecamatan Trenggalek terus berlanjut. Buktinya, unit tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Trenggalek, menetapkan satu tersangka berinsial RG. Dia merupakan bendahara sekolah.
Informasi yang berhasil dihimpun dari kepolisian, dugaan penyelewengan dana BOS itu terjadi pada tahun anggaran (TA) 2017, 2018, dan 2019. Tersangka RG merupakan pensiunan aparatur sipil negara (ASN). Kini, wanita itu sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Tersangka inisial RG, pada saat itu menjabat sebagai bendahara BOS. Sedangkan untuk tersangka utamanya yakni kepala sekolah telah meninggal dunia," ujar Kasatreskrim Polres Trenggalek, AKP Zainul Abidin, saat pers rilis di Polres Trenggalek, Senin (29/7).
Zainul mengatakan, dana BOS yang diterima sekolah tersebut berbeda setiap tahunnya. Rinciannya, sekitar Rp 848 juta pada 2017, Rp 845 juta pada 2018, dan Rp 812 juta pada 2019. Total dana BOS yang diterima sekitar Rp 2,5 miliar. "Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara senilai Rp 514,3 juta," paparnya.
Pengelolaan dana BOS di SMP tersebut, lanjut Zainul, sebagian tidak sesuai petunjuk teknis. Misalnya, dokumen surat pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti yang sah, ada mark-up harga, dan dokumen bukti pendukung fiktif.
Selain itu, dalam mengelola anggaran dana taktis, bendahara BOS tidak melaporkan secara rutin kepada kepala sekolah. Bendahara diduga membuat kuitansi fiktif, nota ditulis sendiri disesuaikan dengan pengeluaran anggaran.
"Sebagian tanda tangan dalam daftar penerimaan honorarium dipalsukan, kemudian sebagian nota ditandatangani serta distempel sendiri dan sebagian nota lainnya dimintakan kembali ke toko penyedia," terang pria ramah itu.
Atas tindakannya, tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 subsidair Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. "Adapun ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar," tandasnya. (kho/wen)
Editor : Whendy Gigih PerkasaSumber : RADAR TRENGGALEK