Trenggalek- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek harus lebih serius membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pasalnya, hal tersebut menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek.
Apalagi salah satu penyebab adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya untuk instruktur. Tak ayal hal tersebut harus segera dipenuhi segera, mengingat keberadaan instruktur menjadi kunci dalam mengoptimalkan fungsi UPT pada dinas perindustrian dan tenaga kerja. Karena itulah, wakil rakyat telah menyusun langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.
”Itu jadi hal yang penting, sebab jika instrukturnya sudah tersedia, kita tinggal menata unit pelaksana teknisnya,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi.
Doding juga menyebut, meskipun alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut tidak terlalu besar, keberadaan instruktur menjadi faktor utama yang harus diutamakan. Karena itu wakil rakyat optimistis masalah tersebut dapat mulai tertangani pada tahun depan, meskipun prosesnya akan berjalan secara bertahap.
“Anggaran sebenarnya tidak terlalu besar, tapi yang menjadi tantangan utama adalah penyediaan instruktur untuk mendukung operasional UPT. Kalau tahun depan selesai, itu sudah menjadi langkah maju, tentu saja prosesnya akan terus berlanjut,” katanya.
Kekurangan UPT di Disperinaker dinilai berdampak pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Trenggalek. Wakil rakyat berharap dengan tersedianya instruktur yang memadai, pelatihan dan pendampingan tenaga kerja di daerah ini dapat berjalan lebih optimal.
Dengan begitu, disperinaker diharapkan segera memulai rekrutmen dan pelatihan bagi calon instruktur. Dengan langkah tersebut, keberadaan UPT yang memadai di sektor perindustrian dan tenaga kerja bisa terwujud, sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan SDM di Trenggalek. Nantinya, DPRD akan terus memantau progres tersebut. Dari situ wakil rakyat memberi target tahun depan setidaknya sudah ada perbaikan yang signifikan.
Dengan kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan kekurangan UPT yang selama ini menjadi hambatan dapat segera diatasi. “Harapan kami dengan adanya UPT itu mampu mendongkrak pencapaian SDM yang unggul,” jelas Doding. (jaz/wen)
Editor : Whendy Gigih Perkasa