Trenggalek- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek jangan terlena mengenai kabar tentang data jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Pasalnya, diluar jumlah tersebut kedalaman kemiskinan justru mengalami peningkatan.
Ini terlihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Trenggalek menurun. Jumlah mereka yang terperosok dalam kemiskinan berkurang dari 74.580 jiwa pada Maret 2023 menjadi 73.750 jiwa pada Maret 2024. Persentase pun turun sedikit, dari 10,63 persen menjadi 10,50 persen. Namun, angin segar itu segera terhalang kabut gelap, karena meski jumlahnya berkurang, kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
Kedalaman kemiskinan (P1) naik dari 1,26 menjadi 1,43. Keparahan kemiskinan (P2), bahkan melonjak lebih tajam, dari 0,21 menjadi 0,28. Kondisi tersebut menggambarkan dengan sebuah kenyataan yang tak bisa disembunyikan.
"BPS selalu merilis data kemiskinan tahunan, dengan indikator P0 yaitu persentase penduduk miskin, P1 kedalaman kemiskinan, dan P2 itu keparahan kemiskinan," ungkap Ketua Tim Neraca Wilayah BPS Trenggalek, Farid Maaruf.
Alasan dibalik peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan, yaitu Antara P0 dengan P1 dan P2 tidak selalu berbanding lurus. Faktor utama yang mempengaruhi adalah garis kemiskinan (GK), meskipun jumlah penduduk miskin menurun. Garis kemiskinan, yang menentukan batas antara yang miskin dan yang tidak, telah bergerak naik. Dari Rp 411.527 per kapita per bulan, kini menjadi Rp 434.146. Sementara itu, pendapatan masyarakat miskin tetap stagnan.
"Pendapatan masyarakat miskin tidak mengalami kenaikan. Ini diperburuk dengan semakin banyaknya anggota rumah tangga, yang berarti beban hidup mereka juga semakin berat," katanya.
Salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan adalah inflasi yang terus mendorong harga kebutuhan pokok naik. Untuk itu, Pemerintah pusat hingga daerah bergerak cepat, meluncurkan program pengendalian inflasi. Namun, hal tersebut belum cukup untuk menahan gejolak yang kian terasa di setiap sudut Trenggalek. Karena itu, pentingnya upaya berkelanjutan untuk menahan laju inflasi yang semakin membebani penduduk miskin.
“Karena itu, program pengendalian inflasi terus digalakkan agar harga bahan pokok bisa tetap dijangkau di semua lini masyarakat sehingga angka kemiskinan benar-benar turun," jelas Farid. (jaz/wen)
Editor : Whendy Gigih Perkasa