Trenggalek- Pelabuhan Prigi dirancang untuk menjadi pelabuhan strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi Trenggalek dan sekitarnya. Proses ini diperkuat sejak pengajuan revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) pada 2014 oleh Bupati Trenggalek. Pengesahan pelabuhan sebagai pengumpan lokal hingga 2027 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 432/2017.
Dokumen pendukung yang menjadi landasan pembangunan meliputi studi kelayakan (2010-2011), DED, rencana induk pelabuhan, dan dokumen AMDAL yang diperbarui hingga 2019. “Penyediaan lahan seluas 11.030 meter persegi dilakukan secara bertahap pada 2018-2019 dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai sebagai dasar pembangunan,” jelas Kabid Pelayaran dan Keselamatan Transportasi, Dishub Trenggalek, Ika Merin Setyarto.
Pelaksanaan fisik pembangunan pelabuhan mencakup dermaga tahap pertama, trestle, causeway, dan akses jalan pelabuhan. “Sebenarnya kalau dari segi perlengkapan sudah bisa untuk bersandar kapal. Namun, pembangunan belum 100 persen rambung,” ujarnya.
Secara lebih rinci, dermaga yang telah terbangun memiliki dimensi 75 meter x 10 meter, trestle 60 meter x 8 meter, causeway 260 meter x 8 meter. “Untuk dermaga rencananya memiliki panjang 150 meter. Tapi untuk kelanjutan pembagunan itu masih bagian dari provinsi,” ungkapnya.
Sebagai pelabuhan pengumpan lokal di jalur pelayaran perintis selatan Jawa, Pelabuhan Prigi memiliki posisi strategis. Letaknya yang dekat dengan Australia menjadi peluang besar untuk mendukung perdagangan internasional dan pariwisata.
“Untuk rute rencana dilakukan ke arah timur. Jadi dari Trenggalek ke Banyuwangi. Begitupun sebaliknya,” terangnya.
Pelabuhan ini berpotensi melayani sektor perikanan dengan penyandaran kapal kontainer hasil laut serta mendukung wisata regional, seperti Blitar, Kediri, dan Trenggalek. “Maksimal kapal yang bisa bersandar itu 5.000 deadweight tonnage (DWT) dengan muatan maksimal 25.000 ton,” imbuhnya.
Untuk menunjang operasional, diperlukan jasa pendukung seperti koperasi trucking, penyediaan air bersih, BBM, dan pergudangan. Kerjasama dengan desa sekitar dinilai penting untuk menambah kapasitas gudang guna mendukung kelancaran logistik.
Kendala utama dalam pengembangan pelabuhan adalah belum tersedianya muatan balik untuk pelayaran perintis dan kesenjangan pembangunan antara wilayah pantai utara dan selatan Jawa Timur.
“Kami sudah berupaya untuk mengoperasionalkan itu, tapi masalahnya belum ada komoditas yang dibawa keluar. Jadi hanya menunggu komoditasnya,” paparnya.
Sebagai solusi, tracing data pasar dilakukan untuk memahami kebutuhan barang masuk dan keluar, guna meningkatkan efektivitas operasional pelabuhan. Selain itu, dilakukan strategi seperti penyelesaian tata ruang pelabuhan, izin reklamasi, dan peningkatan konektivitas dengan Jalan Lintas Selatan (JLS). (kho/wen)
Editor : Whendy Gigih Perkasa