Trenggalek- Pasca insiden tenggelamnya tiga bocah di kolam renang Tirta Jwalita Trenggalek pada 2023 lalu, kolam tersebut mangkrak sampai sekarang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Trenggalek tampaknya masih enggan mengambil alih pengelolaan destinasi wisata tersebut.
Hingga kini, Pemkab Trenggalek masih menunggu pihak ketiga yang bersedia mengelola aset pelat merah itu. "Kami telah menyarankan kepada Dinas Pariwisata untuk bekerja sama dengan pihak ketiga," ujar Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto.
Menurut Mugianto, jika pengelolaan kolam renang diserahkan kepada pihak ketiga, Pemkab hanya perlu membuat kesepakatan dan menerima pendapatan bersih dari hasil pengelolaan. Dirinya juga menyoroti lambatnya masuknya investor, yang kemungkinan disebabkan oleh pertimbangan untung-rugi dalam revitalisasi.
Jika kendala ini menjadi penghalang, dirinya menyarankan agar MOU dibuat dengan pembagian anggaran revitalisasi antara dinas dan pihak ketiga.
"Sampai saat ini, pembukaan kembali masih menunggu investor. Jika tidak ada pihak ketiga, tampaknya Dinas Pariwisata belum mau mengelola dan membuka kembali kolam renang ini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disparbud Trenggalek, Sunyoto, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya mencari solusi agar aset tersebut dapat kembali beroperasi. "Saat ini, ada dua investor lokal yang telah menunjukkan minat untuk mengelola kolam renang," ungkapnya.
Meski begitu, pihaknya masih mempelajari dan berkoordinasi agar pengelolaan kolam renang dapat memberikan kontribusi maksimal. Dia menilai, lokasi strategis Tirta Jwalita berpotensi memberikan dampak ekonomi positif, baik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun daya tarik wisata.
"Revitalisasi kolam renang ini penting, bukan hanya untuk meningkatkan PAD, tetapi juga mendukung ekonomi lokal," tambahnya.
Proses negosiasi dengan calon investor mencakup evaluasi kelayakan, regulasi, serta kontribusi yang diharapkan. Ia optimistis revitalisasi kolam renang dapat terealisasi tahun ini, namun pihaknya tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. "Kami pastikan setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan masyarakat," tandasnya. (kho/wen)
Editor : Whendy Gigih Perkasa