KOTA, Radar Tulungagung - Keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Tulungagung masih menjadi problematika yang susah untuk dihilangkan. Sikap suka memberi masyarakat Kota Marmer menjadi penyubur eksistensi mereka (pengamen dan pengemis, Red) terus berlanjut.
Kabupaten yang dijuluki Seribu Warung Kopi ini akhirnya menjadi lahan basah, utamanya bagi para pengemis dan pengamen. Kemudahan mencari rupiah hanya dengan mengharapkan iba sangat menggiurkan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung Wahyd Masrur membeberkan, hasil interogasi dari penertiban pengamen dan pengemis di Tulungagung, terungkap bahwa penghasilan mereka membuat tercengang. Meski tak menyebut angka, tapi penghasilan dari “meminta” ini diibaratkan masih lebih banyak daripada bekerja sebagai buruh pabrik atau bekerja di bangunan dan sejenisnya. “Kisi-kisinya, penghasilan dari pengamen atau pengemis di Tulungagung setiap hari lebih tinggi daripada buruh pabrik ataupun pekerja bangunan yang harus memeras keringat untuk mencari nafkah,” jelas Wahyd, sapaan akrab pria tersebut.
Berkali-kali penertiban sudah digalakkan. Namun, mereka yang terjaring masih saja bandel dan kembali melakukan aktivitasnya.
Dia menyebut, mayoritas pengamen dan pengemis itu berasal dari luar daerah Tulungagung. Hanya sekitar 10 persennya yang bertempat tinggal di Tulungagung.
Lantas kenapa kondisi demikian terjadi? Wahyd menjawab, masyarakat Tulungagung yang suka memberi para pengamen dan pengemis ini menjadi faktornya. Karena itu, dinsos mengimbau kepada masyarakat Tulungagung agar tidak usah memberi para pengamen atau pengemis. Itulah peran aktif masyarakat yang diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mengentas permasalahan PMKS di Tulungagung. “Masyarakat itu bayangannya tidak masalah, toh hanya memberi uang pecahan setiap ada pengemis datang. Tapi, itu tidak mendidik. Sedikit yang diberikan satu orang, maka akan menjadi banyak ketika banyak orang yang memberikan. Lebih baik masyarakat say hello (menolak pengemis/pengamen, Red) saja,” bebernya.
Pemberlakuan sanksi hukum juga tidak bisa dilakukan kecuali ada PMKS yang bertindakan kriminal. Untuk memberikan efek jera kepada PMKS yang terjaring razia tim gabungan, biasanya sanksi sosial diberikan. Yakni, memulangkan mereka ke daerah asalnya dengan menggandeng kepala desa sampai ketua RT tempatnya berasal. “Kalau pihak RT/RW sampai kepala desa mereka tahu, kan bisa mengingatkan agar pekerjaan yang dipilih bukannya seperti itu. Biar ada rasa malu,” katanya.
Dia melanjutkan, pengoptimalan keberadaan selter yang dimiliki dinas tersebut menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menekan keberadaan PMKS di Tulungagung. Selter di Kecamatan Boyolangu menjadi tempat tinggal sementara serta pendataan, meski fasilitasnya juga masih kurang. “Di sana (selter, Red) mereka kita beri makan dan sebagainya. Untuk kemudian dipulangkan ke daerah asalnya,” katanya. (nul/c1/din) Editor : Intan Puspitasari