TULUNGAGUNG – Jangan sampai terjerumus gara-gara berita hoax, sehingga perlu langkah nyata membentengi khususnya menjelang Pemilu 2024. Hal inilah yang mendasari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri menggelar diskusi panel dengan tema strategi menepis bayang-bayang hoaks pada Pemilu 2024, di Pendapa Nangkula Park, Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu (8/4).
Ada beberapa narasumber yang dihadirkan. Yakni Komisioner KPU Tulungagung Safari Ha, Komisioner Bawaslu Tulungagung Endro Sunarko, akademisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Amrullah Ali M, dan pengurus AJI Kediri David Yohanes. Tidak ketinggalan juga mengundang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung, dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se-Tulungagung.
Ketua AJI Kediri Danu Sukendro mengatakan bahwa dalam empat tahun terakhir, perkembangan internet cukup pesat. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna internet pada 2018 berkisar 132 juta dan naik jadi 204 juta pada 2022. “Dari 204 juta pengguna internet, ternyata sebanyak 191 juta di antranya merupakan pengguna media sosial aktif," ujarnya.
Di sisi lain, saat ini masyarakat juga akan bersiap menghadapi Pemilu 2024. Berbagai informasi mengenai pesta demokrasi sudah tersebar di berbagai media sosial. Hal ini seperti pisau bermata dua. “Jadi informasi pemilu yang tersebar di media sosial harus selalu dicek kebenarannya. Bisa jadi informasi yang diyakini benar, ternyata malah salah," jelasnya.
Hal yang lebih mengkhawatirkan, apabila ada pihak yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan keuntungan kelompoknya, dan menjatuhkan kelompok lain, dengan cara memproduksi informasi palsu. Apalagi ketika pemilu, potensi informasi yang belum jelas kebenarannya akan semakin banyak bertebaran di media sosial. "Maka dari itu, AJI Kediri membuat diskusi panel untuk membentengi dari misinformasi, disinformasi, atau hoax yang beredar ketika masa Pemilu 2024," terangnya.
Hal senada dilontarkan Komisioner KPU Tulungagung Safari Hasan. Dia mengungkapkan, agar terhindar dari informasi hoaks, masyarakat harus mengakses data primer. Data tersebut hanya dapat diakses melalui KPU RI. “Apabila ditemukan informasi yang diragukan terkait Pemilu 2024, alangkah lebih baiknya bisa mengecek langsung ke website resmi KPU RI," ungkapnya.
Di sisi lain, komisioner Bawaslu Tulungagung, Endro Sunarko menjelaskan bahwa informasi hoaks, disinformasi, atau misinformasi pada masa pemilu seringkali ditemukan pada media yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, perlu dipastikan informasi yang tersebar itu berasal dari sumber seperti apa. “Kami hanya bisa melakukan pengawasan akun media sosial yang terdaftar resmi. Sedangkan seringkali hoaks kami temukan pada media yang belum terdaftar," jelasnya.
Sementara itu, akademisi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Amrullah Ali M menambahkan bahwa hoaks itu tidak bisa dipisah dari politik. Kedua hal tersebut ternyata saling berkaitan satu sama lain. Tinggal bagaimana masyarakat mampu memilah dan memilih informasi yang tersebar di media sosial. “Ibarat sayur asam dengan sambal. Politik dan hoaks itu tidak bisa dipisahkan, bahkan ada beberapa pihak yang sengaja menciptakan hoaks demi kepentingan politik tertentu," pungkasnya.(*/rka)
Editor : Dharaka Russiandi Perdana