RADARTULUNGAGUNG.JAWA POS.COM - Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung saat ini akan berakhir pada 25 September mendatang. Satu hal yang masih menjadi catatan dalam pembangunan yaitu tingkat pengangguran yang masih belum memenuhi target atau lebih dari ambang batas yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Padahal, penurunan tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator kinerja daerah. Itu akan menjadi alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung, pada tahun 2022 lalu tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,65 persen. Kemudian, TPT Provinsi Jawa Timur berada di angka 5,49 persen. Dari 839.511 jumlah penduduk usia kerja, jumlah pengangguran yang ada di Tulungagung sejumlah 40.148 jiwa.
“Kemarin yang menjadi kendala adalah capaian penurunan pengangguran kita yang masih belum memenuhi target. Kan tingkat pengangguran di suatu daerah itu semakin rendah semakin baik,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tulungagung, Erwin Novianto.
Erwin menjelaskan, pada saat pandemi Covid-19 menyerang Tulungagung selama dua tahun, tingkat pengangguran terbuka di Tulungagung mengalami peningkatan. Capaian yang masih kurang ini akan diwariskan kepada penjabat (Pj) Bupati Tulungagung yang akan dilantik pada 25 September. “Karena bukan termasuk indikator kerja utama, nanti (TPT, Red) masih bisa dikejar melalui rencana pembangunan daerah (RPD) yang dilaksanakan oleh Pj Bupati Tulungagung,” katanya.
Dia meyakini seiring melandainya pagebluk serta pertumbuhan ekonomi yang mulai bisa dirasakan, tingkat pengangguran di Tulungagung nantinya bisa ditekan. Setidaknya ada waktu sekitar 1,5 tahun bagi Pj Bupati Tulungagung untuk menuntaskan target TPT di Tulungagung. Yakni, mulai dari 25 September tahun 2023 sampai sekitar bulan Januari tahun 2025 mendatang saat pelantikan Bupati Tulungagung terpilih.
Di sisi lain, capaian pembangunan daerah yang berhasil dilaksanakan pemerintahan Bupati Maryoto Birowo dan Wakil Bupati Gatut Sunu Wibowo bisa dilihat dari indikator kinerja utama. Seperti contoh, indeks pembangunan manusia (IPM) yang telah melebihi target yakni sebesar 74,06, yang lebih tinggi dari capaian nasional. Lalu, layanan infrastruktur bagi desa sudah terpenuhi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sudah terpenuhi serta indeks reformasi birokrasi di Tulungagung juga sudah terpenuhi. “Jadi, lima indikator kinerja utamanya sudah terpenuhi. Hanya ada indikator kinerja daerah sektor pengangguran yang masih belum terpenuhi,” tandasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Agus Santoso menambahkan, permasalahan pengangguran di Tulungagung masih menjadi pekerjaan rumah lantaran adanya berbagai permasalahan pada tenaga kerja. Seperti kesenjangan informasi antara pencari kerja dan perusahaan, hingga ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja di perusahaan dan ketersediaan tenaga kerja yang ada.
“Disnakertrans akan terus menciptakan upaya untuk megurangi angka pengangguran di Kabupaten Tulungagung ini,” katanya. (nul/c1/din)
Baca Juga: Sambut HUT RI 78 Pemkab Tulungagung Bagikan 10 Ribu Bendera Merah Putih untuk Warga
Editor : Intan Puspitasari