RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Semampang masih dalam musim kemarau, Pemkab Tulungagung akan mempercepat perbaikan infrastruktur khususnya jalan. Itu karena sektor tersebut terus saja menjadi keluhan masyarakat yang disampaikan kepada lembaga legislatif agar segera ditindaklanjuti.
Dalam rapat paripurna persetujuan bersama antara pemkab dengan DPRD Tulungagung terhadap rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2024 serta rancangan perubahan KUA–PPAS APBD tahun anggaran 2023 kemarin (18/8), permasalahan infrastruktur menjadi salah satu poin yang diangkat. Hasil reses yang dilakukan setiap anggota DPRD Tulungagung di masing-masing daerah pemilihan (dapil), semua kompak berharap adanya peningkatan kualitas jalan.
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas Pemkab Tulungagung di setiap tahun penganggaran APBD. Bicara saat ini, menurut dia merupakan waktu yang tepat untuk mengejar peningkatan kualitas jalan karena sedang masuk di musim kemarau. Tanpa adanya hujan, pembangunan yang dilakukan bisa lebih maksimal. “Ada beberapa hal yang cukup krusial. Antara lain, perbaikan infrastruktur yang akan dipercepat karena ini (sedang) musim kemarau,” katanya.
Selain infrastruktur, pembahasan badan anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung terhadap KUA–PPAS tahun anggaran 2024 serta perubahan KUA–PPAS tahun anggaran 2023 juga menyentil pengelolaan Kafe Ingandaya. Kafe yang dikelola Pemkab Tulungagung itu oleh legislator dipandang selalu merugi dan biaya operasionalnya besar. Dengan begitu, diupayakan untuk diberhentikan saja.
Terkait hal itu, Maryoto menegaskan akan mencari solusi terbaik sebagai tindak lanjut dari Kafe Ingandaya. Selama ini dimungkinkan masih ada permasalahan yang mendasar dari kafe tersebut sehingga pengunjungnya sepi. “Ya mungkin tempat parkirnya sulit, sehingga sepi pengunjung. Tapi kalau namanya tempat usaha itu kan tergantung pengunjung,” jelasnya.
Dia tidak memungkiri, jika kondisinya tidak banyak berubah, Kafe Ingandaya bisa saja ditutup. Bangunannya dialihfungsikan untuk yang lainnya, semisal untuk perkantoran. Yang jelas, setelah mendapatkan catatan dari DPRD, pihak pemkab akan memikirkan nasib yang terbaik dari kafe tersebut. “Kita bisa jadikan lokasi perkantoran atau opsi lainnya, kita pikirkan yang terbaik. Pilih jalan yang terbaik,” katanya.
Terkait catatan-catatan yang diberikan wakil rakyat, Maryoto menegaskan bahwa itu semua akan ditindaklanjuti. Tentunya itu semua demi kepentingan masyarakat Tulungagung secara umum. “Harus diperjuangkan karena untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menambahkan, pada dasarnya lembaga yang ia pimpin menyetujui rancangan KUA–PPAS tahun anggaran 2024 disetujui menjadi KUA–PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun berkenaan. Lalu, rancangan perubahan KUA–PPAS APBD tahun anggaran 2023 disetujui menjadi perubahan KUA–PPAS APBD tahun anggaran 2023 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023. “Selanjutnya akan dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi,” ujar Marsono.(nul/c1/rka)
Editor : Anggi Septian A.P.