RADARTULUNGAGUNG.JAWAPOS.COM - Operasional bus sekolah gratis di Tulungagung bakal ngaspal penuh sampai akhir tahun ini. Dana sekitar Rp 200 juta akan disuntikkan untuk biaya operasional kendaraan (BOK) 9 armada agar tetap beroperasi seperti biasa.
Sekda Tulungagung sekaligus ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Sukaji menjelaskan, penganggaran untuk operasional bus sekolah sebenarnya tidak ada permasalahan. Biasanya, anggaran murni dari APBD yang diberikan memang hanya sampai pada Oktober. Jika terjadi kekurangan biaya operasional, maka akan ditambah saat perubahan anggaran keuangan (PAK) di pertengahan tahun anggaran berjalan.
Menurut dia, isu kekurangan dana operasional yang sebelumnya berembus kuat adalah sebuah hal yang normal dalam sistem penganggaran. Apalagi, pada awal tahun ini, harga bahan bakar minyak (BBM) juga mengalami kenaikan sehingga membuat dana BOK bus sekolah menjadi tipis. “Tidak ada masalah sebetulnya, setiap tahunnya memang seperti itu (kekurangan anggaran). Namanya pengelolaan anggaran ya seperti itu,” jelas Sukaji.
Bus sekolah sendiri merupakan program unggulan dari pemerintahan Bupati Maryoto Birowo. Program tersebut merupakan salah satu perhatian Pemkab Tulungagung untuk dunia pendidikan. Dengan begitu, tidak mungkin pelayanan yang selama ini diberikan dihentikan begitu saja dengan alasan anggaran operasional yang tidak ada. Eksekusinya tetap dijalankan dinas perhubungan (dishub) sebagai perangkat daerah yang ditugaskan mengoperasionalkan bus sekolah itu. “Harusnya kalau memang terjadi kekurangan anggaran untuk operasional (BBM dan sebagainya, Red) itu harus dikomunikasikan sebelumnya,” katanya.
Sukaji menyebut bahwa operasionalnya bisa tetap berjalan. TAPD akan menambah anggaran untuk bus sekolah. Nominalnya sekitar Rp 206 juta sesuai yang dibutuhkan dan diajukan Dishub Tulungagung. Dengan begitu, dia memastikan operasional bus sekolah akan jalan terus hingga 2023 usai. “Karena instruksi Pak Bupati, program tersebut harus berjalan. Dan yang berhak memberhentikan program itu sebenarnya adalah kepala daerah juga, bukan dishub,” katanya.
Kemudian untuk 2024 mendatang, operasional bus sekolah masih tetap dianggarkan bahkan direncanakan akan dilakukan penambahan. “Nanti kalaupun di tengah tahun anggarannya kurang, kan masih bisa dilakukan pergeseran pos anggaran dan sebagainya,” tutup Sukaji.
Sebelumnya, Kepala Dishub Tulungagung Johanes Bagus Kuncoro membeberkan rencana peniadaan pelayanan penjemputan bus sekolah, karena BOK yang menyisakan Rp 20 juta saja untuk 9 armada yang dimiliki. Agar bus sekolah bisa beroperasi seperti biasanya, dia memanfaatkan pos anggaran lain yang tersedia untuk meng-cover biaya operasional bus sekolah untuk sementara. Dalam sebulan, untuk biaya BBM 9 armada bus sekolah yang dimiliki membutuhkan dana sekitar Rp 50 juta.
Baca Juga: Tulungagung Kekurangan Armada Bus Sekolah
Editor : Anggi Septian A.P.