TULUNGAGUNG – Anggaran untuk peningkatan ruas jalan di Tulungagung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung turun nyaris 40 persen.
Dari sekitar Rp124 miliar (M) pada tahun 2023 lalu, tahun ini (2024) kempes menjadi Rp80 M.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung Dwi Hari Subagyo menyebut, anggaran yang didapatkan tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Tanpa menyebutkan kenapa itu bisa terjadi, dia mengaku anggaran kegiatan infrastruktur baik untuk bidang bina marga ataupun bidang sumber daya air (SDA) hanya Rp80 M sampai awal tahun 2024 ini.
Dari Rp80 M itu ternyata separonya adalah anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) tematik kawasan produksi pertanian.
Sesuai dengan ketentuannya, kegiatannya akan dilaksanakan di pada wilayah yang memiliki produksi pertanian yakni di Kecamatan Kauman, Pagerwojo, Sendang dan Karangrejo.
Sedangkan anggaran untuk peningkatan ruas jalan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tulungagung, tahun 2024 ini hanya sekitar Rp40 M saja.
“Mayoritas tetap akan digunakan untuk peningkatan ruas jalan di Tulungagung yang tersebar menjadi beberapa paket kegiatan. Kalau jumlah paketnya berapa kami belum hitung,"
"Karena ada pekerjaan dari dana pokok pikiran (Pokir) dewan juga,” katanya. Hari menyebut pekerjaan tahun ini akan dipercepat. Targetnya, pada tri wulan pertama nanti sudah ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
Anggaran yang diterima Dinas PUPR tahun ini jelas kalah jauh ketimbang tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 yang lalu, salah satu dinas teknis di Tulungagung itu meluncurkan total 151 paket kegiatan di bidang Bina Marga dan SDA. Jika diakumulasikan, anggarannya sekitar 124 M yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tulungagung dan sumber lainnya.
Pada bidang Bina Marga, ada 111 paket kegiatan yang dilaksanakan dengan proyeksi ada sekitar 70 kilometer (km) jalan yang dibangun. Sementara pada bidang SDA, total ada 40 paket kegiatan yang diluncurkan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tulungagung, Erwin Novianto menjelaskan dengan adanya mekanisme anggaran APBD, tidak bisa dibandingkan antara anggaran yang diterima oleh salah satu organisasi perangkat daerah pada awal tahun saja dengan anggaran selama satu tahun penuh.
Toh nanti pada pertengahan tahun, masih ada perubahan anggaran keuangan (PAK) yang memungkinkan anggaran untuk peningkatan ruas jalan bagi Dinas PUPR bisa ditambahkan.
“Kaitan anggaran tidak bisa dibandingkan dengan awal tahun anggaran saja. Selama tahun 2023 itu kan ada dua komponen anggaran, pertama adalah APBD murni kemudian ada penambahan saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” ungkapnya.
Erwin mengatakan penambahan anggaran untuk infrastruktur jalan khususnya juga bisa dilakukan dengan sumber pendanaan lain selain APBD Tulungagung.
Contohnya saja bisa melalui DAK dari pemerintah pusat, bantuan keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) atau yang lainnya.
“Masih ada kemungkinan untuk ditambah dari DAK, dari BK provinisi. Itu masih kita usahakan,” jelasnya.
Secara umum, porsi anggaran untuk bidang infrastruktur dalam APBD Tulungagung tahun 2024 ini adalah 32 persen.
Padahal mandatory spending unuk indrastruktur sendiri adalah 38 persen dari keseluruhan anggaran. Erwin menyebut kekuarangan itu akan ditambah pada pertengahan tahun 2024 mendatang.
“Anggaran infrastruktur kita menyebar dibeberapa OPD, tidak hanya Dinas PUPR saja. Karena itu untuk seluruh pembangunan infrastruktur baik di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik) ataupun dinas-dinas lainnya,” tutup Erwin.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra