TULUNGAGUNG - Kempesnya perolehan pagu anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulungagung direspons Bappeda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tulungagung Erwin Novianto mengatakan, pagu anggaran DPUPR dimungkinkan bertambah pada pertengahan 2024 atau pada momen perubahan anggaran keuangan (PAK).
Dengan begitu, ada peluang penambahan anggaran untuk peningkatan ruas jalan di Kabupaten Tulungagung, khususnya di DPUPR bertambah.
“Kaitan anggaran tidak bisa dibandingkan dengan awal tahun anggaran saja. Selama tahun 2023 itu kan ada dua komponen anggaran, pertama adalah APBD murni kemudian ada penambahan saat PAK,” ungkapnya.
Lebih lanjut Erwin Novianto mengatakan, penambahan anggaran infrastruktur berupa jalan juga bisa diperoleh sumber pendanaan selain APBD Tulungagung.
Contohnya bisa melalui DAK yang bersumber dari pemerintah pusat, bantuan keuangan (BK) dari pemerintah provinsi (Pemprov) atau yang lainnya.
“Masih ada kemungkinan untuk ditambah dari DAK, dari BK provinsi. Itu masih kita usahakan,” jelasnya.
Secara umum, porsi anggaran untuk bidang infrastruktur dalam APBD Tulungagung tahun 2024 ini adalah 32 persen.
Padahal mandatory spending untuk infrastruktur sendiri adalah 38 persen dari keseluruhan anggaran.
Erwin menyebut kekurangan itu akan ditambah pada pertengahan tahun 2024 mendatang.
“Anggaran infrastruktur kita menyebar di beberapa OPD, tidak hanya Dinas PUPR saja. Karena itu untuk seluruh pembangunan infrastruktur baik di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik) ataupun dinas-dinas lainnya,” tutup Erwin.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra