TULUNGAGUNG - Metode baru parkir konvensional di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan karcis berpotensi membuka keran kebocoran rertribusi yang masuk ke daerah.
Pemkab dituntut untuk serius mencari inovasi dan formulasi agar uang parkir yang dibayarkan masyarakat bisa sepenuhnya masuk sebagai sebuah pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Asrori mencurigai parkir konvensional yang saat ini masih tahap uji coba dan sosialisai akan sarat (penuh) dengan kebocoran.
Terlebih, beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian salah seorang masyarakat Tulungagung yang ditarik tiga kali lipat oleh petugas juru parkir (Jukir) dari tarif yang ditentukan.
“Suudzan kan kita boleh ya, toh untuk meningkatkan PAD kita,” ungkapnya.
Belum lagi eksekutif sampai saat ini juga masih belum mampu menghilangkan jukir ilegal yang memiliki plotting wilayah-wilayah tertentu.
Hal itu membuat PAD sektor parkir di Tulungagung sejatinya masih belum sepenuhnya maksimal.
Padahal, politikus Partai Golkar itu melanjutkan, Pemkab dituntut untuk mendapatkan retribusi sektor parkir lebih banyak semenjak dihapuskannya parkir berlangganan di Kabupaten Tulungagung.
Dalam satu tahun, parkir berlangganan mampu menyumbang PAD sampai sekitar Rp8 miliar (M) lebih.
Sedangkan proyeksi dari parkir konvensional ini, hanyalah sekitar Rp1,5 M setiap tahunnya.
“Parkir berlangganan sudah dihapus, Pemkab harus bisa berinovasi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dari sisi parkir,” katanya.
Setelah ini, komisi C berencana akan mengusulkan pengelolaan parkir konvensional di Tulungagung agar dipihakketigakan saja.
Konsep melibatkan pihak ketiga ini dianggap lebih bisa meningkatkan retribusi sektor parkir jika melihat daerah lainnya yang lebih dulu menerapkan parkir konvensional.
“Kalau dipihakketigakan ini akan lebih aman, Pemkab sendiri juga aman. Kalau melihat daerah lainnya, begitu memang lebih baik,” ungkapnya.
Dengan retribusi sektor parkir yang tinggi, Asrori menyebut akan memiliki dampak terhadap PAD Tulungagung secara umum.
Dengan PAD yang bagus, roda pemerintahan di Tulungagung bisa berjalan dengan baik. Pun, retribusi daerah yang didapatkan juga akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.
“Kalau harapan kami bisa meningkat, perolehannya bisa melebihi retribusi yang didapat saat menggunakan parkir berlangganan dulu. Makanya coba hal itu dikaji lebih dalam oleh pohak eksekutif,” tutup Asrori.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra